Website Rakyat Bersuara
Redza Sutiara Akbar, Kabid Kaderisasi HMI Komisariat IPTIQ-IIQ Jakarta 2019-2020

Karantina wilayah adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang menqdesak. Sementara pengartian karantina wilayah yang dilansir oleh Hukumonline merupakan pembatasan penduduk yang dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Apabila suatu wilayah menerapkan aturan lockdown, maka pintu perbatasan akan dijaga ketat oleh anggota kepolisian untuk memastikan tak ada yang masuk ataupun keluar.

Ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Agustus 2018 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2018.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236. Agar setiap orang mengetahuinya.

Namun jalur yang ditempuh oleh presiden joko widodo adalah darurat sipil, apakah dia lupa dengan UU no 8 tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang banyak didesak oleh para ahli kesehatan agar diterapkan di indonesia disaat perang melawan covid19 ini, Pemerintah seakan akan menghindari tanggung jawabnya ketika menerapkan karantina wilayah yaitu memenuhi segala kebutuhan pangan dasar masyarakat.

Karena jika yang diterapkan Darurat sipil maka ini seakan akan bencana di atas bencana. Sekuritisasi problem kesehatan. Padahal ada juga UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Darurat sipil dalam Perpu 23/1959 sangat berbeda konteksnya dengan virus corona saat ini. Aturan tersebut dikeluarkan untuk mengatasi sejumlah pemberontakan di daerah, di masa itu. Tindakan2 “penguasa” diarahkan untk menjaga keamanan; menyadap, membubarkn kerumunan, dan memutus jalur komunikasi persis contoh kasus darurat sipil di Aceh (2004-2005).

Darurat sipil itu fokusnya pengendalian masyarakat bukan menyembuhkan pesakitan masyarakat, masa virus dilawan pake bedil dan keamanan wilayah, bukan dilawan dengan obat dan pencegahan.

Karena yang kita hadapi sekarang bukanlah darurat sipil apalagi darurat militer, tapi darurat kesehatan maka garda terdepan adalah tenaga kesehatan, yang memimpin semua ini selain presiden adalah tenaga kesehatan bukan POLISI

Sekarang nyawa masyarakat indonesia seperti tidak ada lagi harganya, padahal dinegara demokrasi itu satu nyawa sangatlah mahal harganya, terlebih lagi kita sedang dihadapkan dengan
Memperbesar kewajiban (mencegah, mengobati, memberikan fasilitas Kesehatan)
VS
Memperbesar kekuasaan
(Menyadap, mengintai, memutus komunikasi, membubarkan kerumunan)

Dengan dituliskannya tulisan ini saya mengajak kepada teman teman agar terus menyuarakan #Tolakdaruratsipil karena itu jelas tidak dibutuhkan masyarakat, yang masyarakat butuhkan adalah #karantinakesehatan.

Redza S. A.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most discussed