Website Rakyat Bersuara
Rakyatbersuara.com

LABH HMI MPO Jakarta Selatan Meminta jokowi konsisten terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan yang di tanda tanganinya.

Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum HMI MPO Cabang Jakarta Selatan, dalam pernyataan tertulisnya tidak habis pikir terkait rencana Presiden Joko WiDodo (Jokowi) menerapkan darurat sipil sebagai langkah mengatasi penyebaran corona. Padahal jokowi menandatangani UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung Hukum menanggulangi wabah penyakit.

“Entah mengapa PERPU 1959 yang di rujuk. Padahal ada regulasi UU  penanggulangan bencana 2007 dan UU yang dibuat oleh presiden jokowi, yaitu UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan”

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Physical Distancing, dilakukan tegas, disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan daruarat sipil” Kata Jokowi Dalam Rapat terbatas laporan gugus tugas covid 19, disiarkan oleh akun youtube sekretariat presiden, Senin (30/3).

Dalam Perpu 1959 itu dikenal 3 keadaan darurat, Darurat Sipil, Darurat Militer dan Darurat perang. Setiap jenis “Darurat” memiliki tujuan, syarat-syarat dan konteks yang berbeda.

Menurut Direktur LABH HMI MPO, (Maulana) Darurat Sipil mengarah kepada penertiban, Sedangkan UU Kekarantinaan Kesehatan mengarah ke ‘ menjamin kebutuhan dasar rakyat’  Maulana meminta Jokowi konsisten terhadap UU Kekarantina Kesehatan yang ditandatangani jokowi sendiri. Apalagi UU tersebut memiliki naskah akademik dan dibuat serius.

Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum HMI MPO Cabang jakarta selatan, menyatakan seharusnya jokowi menetapkan darurat kesehatan nasional, bukan darurat sipil, karna yang dibutuhkan saat ini bukan darurat sipil melainakan peningkatan layanan kesehatan.

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most discussed