Morowali — Proyek Pembangunan Break Water Pengaman Pantai Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, kembali disorot warga. Kali ini bukan hanya soal papan proyek yang tidak mencantumkan tanggal, tetapi juga soal material batu yang digunakan di lapangan.
Proyek ini tercatat dengan Nilai Kontrak Rp 1.452.200.480,00, Masa Pelaksanaan 180 Hari Kalender, Pelaksana PT. Pilar Utama Morowali, Sumber Anggaran PAD, Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan keterangan warga Desa Ipi yang ditemui di lokasi pada Selasa (17/11/2026) malam, material yang didatangkan ke lokasi diduga berupa batu gunung atau batu gajah yang ukurannya tidak seragam. Warga juga mempertanyakan dari mana asal tambang batu tersebut, apakah sudah memiliki izin tambang yang sah, dan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
Kekhawatiran warga beralasan. Dalam proyek pengaman pantai, kualitas batu sangat menentukan. Jika batu mudah hancur, tidak sesuai ukuran, atau tidak sesuai spesifikasi, maka break water tidak akan mampu menahan abrasi dalam jangka panjang. Proyek Rp 1,45 Miliar itu dikhawatirkan hanya menjadi tumpukan batu sementara.
Berdasarkan video aktivitas mobilisasi material di sekitar lokasi proyek pada malam hari yang diterima redaksi, terlihat 4 unit mobil dump truk pengangkut material di sekitar lokasi. Redaksi tidak menyimpulkan aktivitas tersebut sebagai pelanggaran, namun warga meminta agar mobilisasi material dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik.
DASAR HUKUM YANG DIPERTANYAKAN WARGA:
1. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara – Setiap kegiatan penambangan dan pengangkutan hasil tambang wajib berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Material tambang yang tidak memiliki izin dapat dikategorikan sebagai hasil tambang ilegal.
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – Publik berhak mengetahui dokumen kontrak, spesifikasi teknis, volume, dan asal material dari proyek yang dibiayai uang negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak. Jika tidak sesuai, maka dapat dikenakan sanksi, denda, hingga pemutusan kontrak.
KONFIRMASI DINAS:
Sebagai upaya keberimbangan, media ini telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Morowali, Purwanto, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (17/11/2026) pukul 11.26 WITA. Purwanto merespons pada pukul 11.30 WITA dan menyatakan, “Sy cek dulu.. sy lg ada d keurea.. klu di papn proyek memang hx tertulis hari kerja kalender.”
Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa format papan proyek memang hanya mencantumkan durasi hari kalender. Namun hingga berita ini ditayangkan, hasil pengecekan terkait tanggal mulai dan tanggal selesai kontrak, volume pekerjaan, konsultan pengawas, spesifikasi batu, serta asal tambang material, belum disampaikan.
Ketika dikonfirmasi kembali pada Selasa (17/11/2026) pukul 20.17 WITA terkait video mobilisasi material malam hari dan dugaan material batu tidak sesuai spesifikasi, media ini kembali mengajukan konfirmasi kepada Purwanto melalui pesan WhatsApp. Dalam konfirmasi tersebut, redaksi menanyakan apakah material batu sudah sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak, berasal dari tambang mana dan apakah sudah memiliki izin tambang yang sah, apakah mobilisasi material malam hari atas sepengetahuan Dinas, serta siapa konsultan pengawasnya dan bagaimana hasil pengawasannya terhadap kualitas batu tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi lanjutan tersebut belum mendapatkan jawaban.
Media ini masih menunggu klarifikasi lanjutan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Morowali dan pihak pelaksana PT. Pilar Utama Morowali. Redaksi memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada kedua pihak untuk menjelaskan asal material, izin tambang, dan kesesuaian spesifikasi batu yang digunakan.
Warga Desa Ipi berharap, dinas terkait segera membuka data kontrak dan dokumen material secara terang benderang. Sebab, proyek pengaman pantai bukan sekadar tumpukan batu, melainkan perlindungan jangka panjang bagi keselamatan warga.
(Redaksi/ Whatsapp : 081371835194)


