Kalbar – Rakyatbersuara.com. Dewan Kehormatan Gabungan Wartawan lndonesia (GWI) Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dr.T.Murphi.SH,MH.Yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI), menyarankan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)sebaiknya diNasionallisasikan, penyelenggaraan PKPA diselenggara
kan secara Singgle bar oleh Peradi saja ,
adapun Calon Advokat dibuka pendaftaran PKPA , dibuka oleh Organisasi Advokat yang pernah menye lenggarakan PKPA salah satunya dengan Kreteria tertentu, seperti memiliki perwakilan Daerah 25 % dan Terdaftar memiliki Legalitas atau Legal Standing yang jelas dan memiliki Kantor tetap serta berpengalaman menyelenggarakan PKPA.Sebagai Kemitraan Peradi yang dianggap layak dan Kridible,untuk mendapat mandat dari Peradi.
Tujuan Nasionalisasi :
Menurut Ketum PPHI, sistim Nasionalisasi PKPA ,yang bekerja sama denga Organisasi diluar Peradi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kwalitas yang merata dan sama kepada semua Advokat,dalam menjalankan Profesinya dimasyarkat, selain itu juga tujuannya adalah menghilang kan faksi-faksi pada Organisasi Advokat, sehingga tidak terjadi Friksi pada keberadaan Organisasi Advokat, bukankah semua advokat terikat oleh UU Advokat Nomor : 18 Tahun 2003 Peradi disebut sebagai Organisasi Advokat, maka menurut saya PKPA diselenggarakan hanya dengan Peradi sudah sesuai UU Advokat. Saran saya tersebut diatas, selaku ketum PPHI mengingat anggota PPHI didalamnya banyak dari beberapa Advokat dari berbagai latar belakang OA, sekali pun PPHI bukanlah OA,tetapi PPHI sebagai Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia yang lahir Tahun 2016 dijakarta, layak memberikan Kontribusi pemikiran yang kongstruktip terhadap membangun Profesionalisme Advokat secara Nasional , bisa saja dikemudian hari PPHI menjadi Perkumpulan Organisasi Advokat (POA).sebagai Forum Tertinggi Organisasi Advokat.(Alfian)
