MOROWALI – Program ambisius sekolah percontohan senilai Rp111,36 miliar dari APBD Morowali 2026 menuai sorotan tajam. Dari 10 paket pembangunan sekolah dasar dan menengah yang dilelang, mayoritas pemenangnya justru perusahaan dari luar Morowali.
Berdasarkan data LPSE Kabupaten Morowali yang di-export pada 7 September 2026, fakta di lapangan cukup mencengangkan.
Dari total 10 paket pekerjaan fisik sekolah, hanya 2 perusahaan yang berasal dari Morowali. Sisanya, 8 perusahaan datang dari Kendari, Semarang, Pemalang, Palu, hingga Pangkep.
Berikut rinciannya:
Paket terbesar, SDN Labota Bahodopi senilai Rp17,56 miliar dimenangkan PT. Segi Tiga Tambora dari Kendari. SMPN 2 Bungku senilai Rp16,52 miliar dimenangkan Anita Mitra Setia dari Semarang. SMPN 1 Witaponda senilai Rp11,07 miliar dikerjakan Sakha Jaya Konstruksi dari Pemalang, Jawa Tengah. SMPN 1 Bumi Raya oleh CV. Al Mubarak dari Pangkep.
Sementara perusahaan Morowali hanya kebagian dua paket kecil di papan bawah, yakni SMPN 1 Bahodopi oleh CV. Sakita Labua Sejahtera Rp14 miliar dan SDN Solonsa Witaponda oleh CV. Movarajaya senilai Rp3,45 miliar, yang merupakan nilai paling kecil dari 10 paket tersebut.
Kondisi serupa juga terjadi pada paket pengawasan. Dari belasan paket konsultan pengawas, hampir semuanya diborong oleh perusahaan dari Kendari, Makassar, Baubau, Wakatobi, hingga Konawe. Pengusaha lokal Morowali lagi-lagi hanya kebagian remah-remah di paket pengawasan zona dan pengawasan lanjutan.
Data ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat Morowali dikenal sebagai daerah dengan APBD triliunan rupiah dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, mengapa pengusaha lokal justru terpinggirkan di proyek pendidikan yang dibiayai oleh uang rakyat Morowali sendiri?
Program sekolah percontohan sejatinya adalah investasi masa depan sumber daya manusia Morowali. Namun ironi terjadi ketika pembangunan fisiknya justru tidak banyak memberdayakan pengusaha lokal.
Banyak pihak berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan dan memberikan ruang serta keberpihakan yang lebih besar kepada pengusaha lokal yang secara kualifikasi mampu bersaing, sehingga perputaran uang APBD benar-benar dirasakan oleh masyarakat Morowali itu sendiri.(*)
