Morowali, rakyatbersuara.com — Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf bersama Wakil Bupati Iriane Ilyas, kritik keras datang dari Forum Rakyat Bersatu Morowali (FORBES Morowali). FORBES menilai pemerintahan Iksan-Iriane belum menunjukkan perubahan signifikan, justru ekonomi rakyat kian lesu.
Ketua Umum FORBES Morowali, Abd. Jamil, menegaskan sudah tiga tahun berjalan, masyarakat berhak bertanya: apa hasil nyata yang sudah dirasakan?
Menurut FORBES, potret paling nyata terlihat di Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat ibu kota kabupaten. Pasar-pasar semakin sepi, aktivitas perdagangan melemah, pelaku UMKM kehilangan geliat, daya beli masyarakat anjlok.
“Jangan sampai pemerintahan hanya terlihat aktif dalam agenda seremonial dan aktivitas publikasi, sementara persoalan ekonomi masyarakat, pasar yang semakin sepi, UMKM yang kehilangan geliat, serta lemahnya daya beli justru belum mendapatkan solusi yang serius,” tegas Abd. Jamil.
FORBES menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administratif. Pemerintah harus lebih agresif menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung: program pemberdayaan UMKM yang terukur, penguatan pasar tradisional, peningkatan belanja produk lokal, dan kebijakan yang membuat perputaran uang tetap bergerak di Morowali.
Tidak hanya soal ekonomi, FORBES juga menyoroti birokrasi pemerintahan daerah yang dinilai belum tertata optimal. Padahal, kata FORBES, efektivitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan.
FORBES juga mempertanyakan efektivitas kehadiran dan intensitas kepemimpinan kepala daerah di tengah persoalan masyarakat. Kunjungan ke luar daerah boleh saja, tapi jangan sampai mengurangi perhatian terhadap persoalan mendasar yang butuh penyelesaian langsung di daerah.
Paling pedas, Abd. Jamil menyentil soal pencitraan di media sosial.
“Harapan kami, Bupati Morowali harus benar-benar fokus mengurus daerah. Jangan sampai energi dan perhatian pemerintah lebih banyak terserap untuk membangun citra dan berpoles di media sosial, sementara kondisi riil masyarakat di lapangan luput dari perhatian,” kata Jamil.
“Media sosial boleh menjadi sarana komunikasi pemerintah, tetapi keberhasilan seorang kepala daerah tidak diukur dari seberapa sering tampil dan dipublikasikan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat,” lanjutnya.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar narasi keberhasilan. Rakyat membutuhkan bukti. Mereka ingin melihat pasar kembali ramai, UMKM kembali bergerak, daya beli masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, dan birokrasi pemerintahan berjalan dengan baik. Itulah ukuran sederhana dari keberhasilan sebuah pemerintahan,” tegasnya. Senin(09/11/2026)
Abd. Jamil menegaskan kritik FORBES bukan bentuk penolakan terhadap pemerintahan, melainkan tanggung jawab moral dan sosial sebagai fungsi kontrol.
FORBES meminta Bupati dan Wakil Bupati menjadikan momentum tahun ketiga ini sebagai titik evaluasi serius, bukan sekadar melanjutkan rutinitas tanpa terobosan.
“Jangan sampai Morowali hanya terlihat bergerak dalam pemberitaan dan publikasi, tetapi justru stagnan dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya,” ujar Jamil.
“Pada akhirnya, jabatan kepala daerah bukan sekadar kehormatan politik, melainkan amanah besar yang menuntut kehadiran, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat,” tutupnya.
(Redaksi)
