MOROWALI – Keresahan warga Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, kini sudah tidak bisa lagi dibendung.
Sejak keluarnya Surat Penetapan Tersangka atas nama Kepala Desa Nambo, Sumbe S, hingga hari ini, Kamis 12 November 2026, belum ada tindak lanjut nyata dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya.
Padahal, dalam pemahaman masyarakat, status tersangka itu sudah cukup menjadi alasan untuk tidak lagi mempercayakan jabatan Kepala Desa kepada yang bersangkutan.
“Sejak keluarnya surat penetapan tersangka Kades Nambo, sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari pihak Pemdes. Kami resah,” tegas Almin Malaranga, salah seorang warga Desa Nambo, kepada redaksi, Kamis (12/11/2026).
Almin Malaranga tidak sendiri. Ia mengaku mewakili suara masyarakat lain di Desa Nambo yang selama ini mempertanyakan kenapa Kades yang sudah berstatus tersangka masih dibiarkan berkeliaran dan masih aktif menjalankan roda pemerintahan desa.
Bagi masyarakat Nambo, persoalannya bukan lagi soal menunggu vonis pengadilan. Persoalannya adalah soal kepercayaan yang sudah hilang.
Bukti paling nyata hilangnya kepercayaan itu terlihat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) digelar.
Sebagian masyarakat yang diundang justru memilih tidak hadir. Bukan karena tidak peduli dengan pembangunan desa, tapi karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Kades Sumbe.
“Memang nyatanya dari tadi banyak masyarakat menanyakan. Makanya sebagian masyarakat yang diundang Musrenbang tidak hadir, karena mereka tidak percaya lagi sama Kades Sumbe,” ujarnya.
Bagi warga, bagaimana mungkin mereka mau bermusyawarah tentang masa depan desa, tentang anggaran desa, tentang sewa jetty desa, kalau yang memimpin musyawarah itu adalah orang yang sedang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri?
Musrenbang yang seharusnya menjadi forum tertinggi rakyat di desa, kini berubah menjadi forum yang dipertanyakan legitimasi dan keabsahannya.
Desakan masyarakat Nambo ini bukan desakan tanpa dasar. Dalam Surat Panggilan Saksi tanggal 30 Oktober 2026, disebutkan secara jelas perkara yang sedang ditangani.
Perkara tersebut adalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan bersumber dari Dana Sewa Jetty Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Tahun Anggaran 2022 s/d 2025.
Dalam surat yang sama juga tercantum dasar penetapan tersangka, yakni Surat Penetapan Tersangka Atas Nama Sumbe S Nomor: PRINT-499/P.2.19/Fd.2/10/2026 Tanggal 27 Oktober 2026.
Artinya, sejak tanggal 27 Oktober 2026, Sumbe S sudah resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sewa jetty Desa Nambo.
Dokumen ini menjadi petunjuk kuat bahwa proses hukum terhadap Kades Nambo sudah berjalan. Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang adalah, kenapa proses administrasi pemberhentian sementaranya tidak ikut berjalan?
Masyarakat Nambo memahami, untuk diberhentikan secara permanen memang harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Tapi yang mereka tuntut saat ini bukan pemberhentian permanen. Yang mereka tuntut adalah pemberhentian sementara atau penonaktifan.
Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 yang masih berlaku hingga hari ini, Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, wajib diberhentikan sementara oleh Bupati.
Wajib, bukan boleh. Dan tidak perlu menunggu inkrah. Tidak perlu menunggu putusan pengadilan.
Alasannya sangat sederhana dan masuk akal. Selama masih menjabat, seorang tersangka masih bisa menandatangani dokumen APBDes, masih bisa mengatur uang desa, masih bisa mempengaruhi perangkat desa dan saksi, dan masih bisa menghilangkan barang bukti administrasi desa.
Itulah yang dikhawatirkan masyarakat Nambo saat ini.
“Kalau sudah tersangka, berarti sudah melanggar. Oleh karena itu tidak bisa lagi dia menjabat. Kami minta segera dinonaktifkan,” tegas Almin mewakili warga.
Dari hasil penelusuran redaksi dan pernyataan warga, ada tiga tuntutan utama masyarakat Desa Nambo yang harus segera dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Morowali:
1. Bupati Morowali Segera Terbitkan SK Pemberhentian Sementara
Masyarakat mendesak Bupati Morowali untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap Kades Nambo, Sumbe S, sesuai dengan amanat Pasal 42 UU Desa. Jangan menunggu sampai ada kegaduhan yang lebih besar di desa.
2. Segera Tunjuk Pj. Kepala Desa Nambo
Agar roda pemerintahan desa tidak lumpuh dan tidak menimbulkan polemik, masyarakat meminta agar segera ditunjuk Penjabat Kepala Desa yang netral, yang tidak terafiliasi dengan kepentingan Kades tersangka, agar Musrenbang, pelayanan surat-menyurat, dan pengelolaan keuangan desa bisa berjalan normal kembali.
3. Jaminan Transparansi Dana Sewa Jetty
Masyarakat meminta agar seluruh pengelolaan Dana Sewa Jetty Desa Nambo Tahun Anggaran 2022 sampai 2025 dibuka secara transparan. Berapa total uang sewa jetty yang masuk, kemana saja uang itu digunakan, dan apakah sudah masuk ke APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) atau belum. Karena dana itulah yang kini menjadi objek dugaan korupsi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Nambo maupun dari Pemerintah Kabupaten Morowali, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Morowali, terkait belum diterbitkannya SK Pemberhentian Sementara tersebut.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Namun bagi masyarakat Nambo, diamnya pemerintah justru menambah keresahan.
Mereka merasa suaranya tidak didengar. Mereka merasa proses hukum yang sudah berjalan, tidak diimbangi dengan langkah administrasi yang seharusnya dilakukan oleh Bupati.
Padahal, mereka hanya meminta satu hal yang sederhana: Kades yang sudah tersangka, jangan lagi dibiarkan memegang stempel dan tanda tangan desa.
Masyarakat Nambo berharap, dengan pemberitaan ini, Bupati Morowali segera mengambil langkah tegas. Bukan untuk menghakimi Sumbe S sebagai bersalah, karena asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Tapi untuk menyelamatkan pemerintahan Desa Nambo dari krisis kepercayaan yang semakin dalam.
Jika penonaktifan ini terus ditunda, bukan tidak mungkin Musrenbang berikutnya akan semakin sepi, pelayanan desa akan semakin macet, dan perpecahan di tengah masyarakat Nambo akan semakin melebar.
Masyarakat Nambo sudah bersuara. Kini giliran Bupati Morowali yang harus menjawab.
(Redaksi)
