MOROWALI, rakyatbersuara.com – Warga mempertanyakan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Morowali terkait dugaan kegiatan galian C ilegal di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah. Masyarakat mengharapkan tindakan tegas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, mulai dari pemeriksaan lapangan hingga penindakan jika dugaan itu terbukti.
Dokumentasi foto yang dihimpun warga memperlihatkan sebuah truk bermuatan material batu melintas di jalan kebun, serta alat berat jenis ekskavator yang beroperasi di atas timbunan material. Warga menduga kegiatan itu berlangsung tanpa izin dan tanpa pengawasan lingkungan yang memadai.
Aktivitas yang terekam dalam foto tersebut bukan aktivitas kecil. Ada truk pengangkut material yang lalu-lalang, ada ekskavator yang mengeruk dan menimbun, dan ada jalan kebun yang berubah fungsi menjadi jalur angkutan tambang. Warga menilai, aktivitas sebesar itu tidak mungkin berjalan tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang tahu, dan tanpa ada yang mengawasi.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami hanya meminta pemerintah daerah turun ke lokasi, memeriksa, dan bertindak tegas sesuai aturan, lalu menyampaikan hasilnya kepada masyarakat,” demikian pokok sikap warga yang disampaikan dalam rilis ini. Jumat(13/11/2026)
Warga menegaskan, tuntutan mereka sangat sederhana dan terukur. Pertama, DLH Kabupaten Morowali diminta untuk segera turun ke lokasi dan memeriksa kondisi lapangan secepatnya, bukan hanya dari balik meja. Kedua, DLH diminta untuk membuka informasi izin dan dokumen lingkungan kegiatan tersebut kepada publik, agar masyarakat tidak terus berspekulasi. Ketiga, jika terbukti melanggar, warga meminta agar diambil tindakan tegas, hentikan kegiatan, kenakan sanksi sesuai aturan, dan wajibkan pemulihan lingkungan.
Pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi tugas pengawasan kepada pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan. Jika ada kegiatan yang diduga merusak lingkungan tanpa dokumen lingkungan yang sah, maka DLH tidak boleh diam.
Adapun kegiatan penambangan tanpa izin dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Warga menyadari bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan batuan berada pada pemerintah provinsi, sehingga DLH Kabupaten Morowali diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi.
Warga juga mengingatkan, Kecamatan Bungku Tengah adalah kawasan penyangga Ibu Kota Kabupaten Morowali, kawasan permukiman, pusat pemerintahan, dan Ruang Terbuka Hijau. Aktivitas galian C di kawasan seperti ini bukan hanya soal izin tambang, tetapi soal masa depan lingkungan ibu kota. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga, mulai dari debu, jalan rusak, kebisingan, hingga ancaman longsor dan banjir akibat berubahnya kontur tanah.
“Kami warga yang kena debu, jalan rusak, dan banjir kalau hujan. Jangan sampai kami yang selalu jadi korban, sementara yang menikmati hasil galian itu orang lain,” ujar salah satu warga Bahontobungku.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Kepala Desa Bahontobungku, Camat Bungku Tengah, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan Polres Morowali terkait dugaan aktivitas galian C ilegal tersebut.
Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, untuk memberikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan secara berimbang.
(Redaksi/ Whatsapp: 081371835194)
