Morowali, Sulawesi Tengah – Wazir Muhaemin mengecam keras hak jawab PT. BTIIG terkait konsultasi publik AMDAL di Makassar. Ia menyebut pernyataan Alim Hendra sebagai “kebohongan publik” karena bertolak belakang dengan fakta lapangan.
Menurut Wazir, proses yang diklaim sebagai konsultasi publik itu tidak transparan, tidak partisipatif, dan mengabaikan masyarakat terdampak di lingkar industri Morowali.
“Pernyataan Alim Hendra tidak mencerminkan kenyataan. Ini bentuk pembelokan informasi,” tegasnya.
Kejanggalan lain: acara awalnya diinformasikan sebagai “ramah tamah”, namun tiba-tiba berubah menjadi forum konsultasi publik AMDAL tanpa pemberitahuan layak ke warga terdampak.
Wazir menegaskan 3 prinsip AMDAL yang dilanggar:
1. Keterlibatan langsung masyarakat terdampak
2. Keterbukaan proses yang bisa diakses publik
3. Tanpa manipulasi informasi dalam tahapan AMDAL
“Jika sejak awal proses sudah tidak jujur, bagaimana masyarakat bisa percaya hasilnya?” tambah Wazir.
Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat menyatakan: menolak hasil konsultasi publik 24 April 2026 di Makassar, mendesak evaluasi semua pihak yang terlibat, dan menuntut keterlibatan penuh masyarakat lingkar industri di proses.(*)
