MOROWALI – Desakan warga Desa Nambo ke Kejaksaan Negeri Morowali kini mengarah ke sikap pimpinan. Mereka menyoroti lambatnya penanganan kasus di tingkat desa.
“Setingkat desa penanganannya kasus-kasusnya sangat lama. Bagaimana korupsi-korupsi di negeri ini… jika kasus desa Nambo ini menjadi tolak ukur,” kata Sumardin dalam aksi, Jumat 3/7/2026.
Sindiran “Bisikan Politik” ke Kajari
Warga mendesak Kepala Kejari Morowali untuk bersikap tegas. Mereka menyebut ada isu “bisikan-bisikan politik” dan “orang besar” di balik kasus ini.
“Seharusnya seorang… orang intelektual… mengambil sikap yang tegas bahwa kebenaran harus ditegakkan di Morowali ini,” ujar Sumardin saat orasi di depan pintu Kejaksaan Negeri Morowali, Jumat (03/07/2026).
Orator juga menyinggung isu personal Kajari. “Kami kenal juga ada isu-isu… bahwa beliau adalah orang-orang yang fanatik dalam bidang agama. Seharusnya dia harus menggunakan… kapasitas itu,” katanya.
“Negara Ini untuk Rakyat, Bukan Pemerintah”
Puncak orasi adalah seruan konstitusional. Warga menilai negara dibentuk untuk rakyat.
“Negara ini dibentuk untuk rakyat bukan pemerintah. Pemerintah hanya… ditugaskan hanya untuk mengamankan jika ada persoalan-persoalan rakyat yang tidak terpenuhi,” tegasnya.
Ia menyayangkan kondisi hukum saat ini. “Di desa, di kabupaten, di provinsi… di media-media… tidak seperti yang kita harapkan,” ujarnya.
Konfirmasi dan Praduga Tak Bersalah
Tuntutan warga ini merujuk pada kasus dugaan sewa jeti Rp1,5 M dan dugaan pemalsuan SKPT Kades Nambo yang sudah berjalan 1,5 tahun.
Redaksi berupaya mengonfirmasi pernyataan warga kepada Kejaksaan Negeri Morowali. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
Asas praduga tak bersalah berlaku bagi setiap pihak hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Redaksi / Whatsapp : 081371835194)
