MOROWALI – Wacana pembangunan pabrik beras premium yang berlokasi di Desa Lembo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, kini menjadi sorotan tajam Serikat Petani Indonesia (SPI) Cabang Morowali. SPI tidak menolak pembangunan, namun mereka melayangkan peringatan keras agar proyek bernilai besar yang mengatasnamakan hilirisasi pertanian itu tidak berjalan dalam kabut, tidak eksklusif, dan tidak justru meninggalkan petani lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri.
Kepala Divisi Advokasi Badan Aksi Tani Indonesia SPI Cabang Morowali, Zulfikar, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian pada prinsipnya adalah langkah progresif yang harus didukung karena dapat mendongkrak nilai tambah hasil produksi petani. Namun menurutnya, semangat hilirisasi itu akan menjadi cacat dan kehilangan makna jika tidak diikuti dengan kejelasan yang utuh mengenai status, skema pengelolaan, serta sejauh mana manfaatnya benar-benar mengalir ke petani lokal Morowali, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Kami tidak mempersoalkan pembangunan fasilitas pengolahan beras. Justru kami melihat hilirisasi pertanian sebagai bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi petani. Yang kami dorong adalah keterbukaan mengenai status pembangunan, sumber pembiayaan, pola pengelolaan, serta bagaimana petani Morowali dilibatkan dan memperoleh manfaat dari keberadaan pabrik tersebut,” ujar Zulfikar dengan tegas, Kamis(24/09/2026)
Menurutnya, publik berhak dan wajib mendapatkan informasi yang terang benderang, apakah fasilitas megah yang sedang dibangun tersebut merupakan aset atau program resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, hasil kerja sama dengan pihak swasta atau korporasi tertentu, atau justru bentuk investasi tertutup yang tidak pernah disosialisasikan kepada petani sebagai pemilik sah gabah. Selama ini, informasi yang beredar di tengah petani sangat minim, hanya melihat bangunan berdiri tanpa tahu siapa pemiliknya dan untuk siapa pabrik itu bekerja.
“Publik tentu perlu mengetahui pabrik ini berada dalam skema apa, siapa pengelolanya, bagaimana mekanisme operasionalnya, dan bagaimana hubungan fasilitas tersebut dengan petani. Kejelasan ini penting agar masyarakat tidak hanya melihat bangunan yang berdiri, tetapi juga memahami manfaat dan tujuan pembangunan tersebut,” katanya.
Zulfikar menilai, ukuran keberhasilan pembangunan pabrik beras premium tidak bisa dan tidak boleh diukur secara sempit hanya dari berdirinya bangunan fisik atau dari besarnya kapasitas mesin produksi yang terpasang. Keberhasilan yang hakiki harus diukur dari sejauh mana keberadaan pabrik itu mampu memperkuat posisi tawar petani, mengangkat harga gabah di tingkat petani, dan memastikan petani tidak lagi menjadi korban permainan tengkulak.
“Pertanyaan kami sederhana. Apakah hasil panen petani lokal akan terserap? Bagaimana mekanisme pembelian gabahnya? Apakah harga yang diterima petani menjadi lebih baik? Apakah petani memperoleh akses terhadap pengolahan dan pemasaran? Dan sejauh mana petani dilibatkan dalam rantai usaha tersebut?” ujarnya mempertanyakan.
Menurutnya, petani jangan pernah lagi hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku yang murah dan dipaksa menjual gabah dengan harga yang ditentukan sepihak. Hilirisasi pertanian yang benar harus mampu menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan langsung sampai kepada petani sebagai produsen utama, bukan hanya menambah pundi-pundi keuntungan di sektor hilir saja.
“Petani harus menjadi bagian penting dari rantai nilai pertanian, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku. Kalau produksi dihasilkan oleh petani, maka pembangunan sektor hilir juga harus mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat posisi petani,” tegasnya.
SPI juga mendorong agar pembangunan pabrik beras premium tersebut ditempatkan secara utuh sebagai bagian dari ekosistem pertanian Morowali secara keseluruhan. Menurut Zulfikar, keberadaan industri pengolahan akan jauh lebih optimal dan berkeadilan apabila berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan penguatan sektor hulu. Tidak bisa pabriknya modern, tapi petaninya masih menjerit soal pupuk langka, irigasi rusak, dan jalan usaha tani yang berlumpur.
Hal tersebut mencakup ketersediaan sarana produksi, pupuk yang tepat waktu, irigasi yang berfungsi, jalan usaha tani yang layak, pendampingan yang intensif, peningkatan kualitas hasil produksi, hingga kepastian pasar yang tidak menggantungkan nasib petani pada ketidakpastian.
“Pabrik dan petani tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau pemerintah membangun fasilitas pengolahan, maka harus ada keterhubungan yang jelas antara produksi petani, penyerapan gabah, proses pengolahan, sampai pemasaran hasilnya. Dengan begitu, hilirisasi benar-benar menjadi bagian dari penguatan pertanian daerah,” jelasnya.
SPI Morowali juga secara resmi meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk membuka seluruh informasi kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai status kepemilikan pabrik, sumber pembiayaan yang digunakan, dasar hukum pembangunan, bentuk kerja sama apabila ada pihak ketiga yang terlibat, mekanisme pengelolaan, kapasitas produksi yang riil, serta pola keterlibatan petani lokal yang paling konkret dalam operasional pabrik tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan dimaksudkan untuk mempersoalkan pembangunan apalagi mencari-cari kesalahan pemerintah. Justru keterbukaan itu adalah kunci untuk memastikan setiap kebijakan publik memiliki arah dan manfaat yang jelas dan terukur untuk rakyat kecil.
“Kami tidak ingin mempertanyakan pembangunan semata-mata untuk mencari kesalahan. Kami justru ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar mempunyai manfaat yang jelas bagi rakyat, khususnya petani. Kalau tujuan pembangunan ini adalah memperkuat pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, tentu kami mendukung tujuan tersebut. Yang perlu kita kawal bersama adalah bagaimana tujuan itu diwujudkan dalam pelaksanaannya,” kata Zulfikar.
SPI Morowali berharap pembangunan pabrik beras premium di Bumi Raya tidak berhenti hanya pada seremoni pembangunan fisik dan gunting pita saja, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang hidup untuk memperkuat petani Morowali secara berkelanjutan. Petani harus memperoleh manfaat dari seluruh prosesnya, mulai dari produksi di sawah hingga nilai tambah yang dihasilkan di sektor hilir.
“Kami berharap pembangunan ini tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat petani Morowali. Petani harus memperoleh manfaat dari seluruh prosesnya, mulai dari produksi hingga nilai tambah yang dihasilkan di sektor hilir,” tutup Zulfikar.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan pihak terkait mengenai status dan skema pengelolaan pabrik beras premium di Desa Lembo Makmur tersebut.
(Redaksi/ Whatsapp; 081371835194)
