MOROWALI — Pertemuan antara Forum Masyarakat Terdampak (FORMAT) dengan Pemerintah Kecamatan Bungku Barat dan manajemen PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group (PT. BTIIG) akhirnya membuahkan kesepakatan penting. Pertemuan yang digelar di Ruang Training Center II PT. BTIIG, Desa Topogaro, Senin (19/10/2026), menyepakati satu hal: persoalan masyarakat tidak bisa lagi diselesaikan di level kecamatan. Mediasi harus naik ke tingkat Kabupaten Morowali, dengan fasilitasi langsung Pemerintah Daerah.
FORMAT dalam pertemuan itu mewakili masyarakat dari empat desa: Desa Wata, Desa Ambunu, Desa Margamulya, dan Desa Uedago, Kecamatan Bungku Barat. Dalam pertemuan tersebut terungkap, tuntutan FORMAT sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa Topogaro dan Desa Tondo yang sebelumnya sudah lebih dulu menggelar pertemuan. Artinya, ini bukan lagi suara satu desa. Ini sudah suara kolektif masyarakat lingkar industri yang merasakan dampak yang sama. Karena itu, semua pihak sepakat persoalan ini harus dibahas secara menyeluruh di tingkat kabupaten, dengan melibatkan semua pihak terkait.
Berdasarkan berita acara kesepakatan bersama, mediasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu, 28 Oktober 2026, atau pada waktu lain yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Morowali. Bagi FORMAT, kesepakatan ini baru langkah awal. Yang paling penting bukan berita acaranya, tapi tindak lanjutnya.
“Masyarakat tidak hanya butuh ruang untuk menyampaikan aspirasi, tapi butuh kepastian bahwa aspirasi itu didengar dan ditindaklanjuti,” ujar Wazir Muhaimin dalam keterangan rilisnya Senin malam, 19 Oktober 2026.
Adapun persoalan yang menjadi perhatian utama masyarakat antara lain pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak debu batu bara, perekrutan tenaga kerja lokal, pemberdayaan pengusaha lokal, serta evaluasi kinerja dan penempatan SDM lokal.
FORMAT berharap Pemkab Morowali mengambil peran aktif, tidak hanya sebagai fasilitator, tapi sebagai penjamin agar dialog berjalan terbuka, terukur, dan menghasilkan solusi konkret, lengkap dengan mekanisme pelaksanaan dan tindak lanjutnya.
“Kami mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi dan mengedepankan dialog yang kondusif. Yang kami perjuangkan adalah penyelesaian yang adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutup Wazir Muhaimin.
(Yohanes)
