MOROWALI, SULAWESI TENGAH – PT Sarita Mitra Mulia (PT SMM) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Direktur Eksekutif Nasional IPMA, Sulkarnain, mengenai dugaan aktivitas pemuatan ban bekas di jetty ilegal yang berlokasi di Lalampu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pihak PT Sarita Mitra Mulia menegaskan bahwa informasi yang mengaitkan kegiatan pemuatan ban bekas tersebut dengan penggunaan jetty ilegal tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui.
Direktur Utama PT Sarita Mitra Mulia, Siska Aprillia, menjelaskan bahwa perusahaan membeli ban bekas dari PT Azka Mandiri Energi secara resmi dan legal. Ban bekas tersebut diperuntukkan sebagai bahan baku sumber energi atau bahan bakar. Adapun kegiatan pemuatan dilakukan melalui jetty resmi milik PT Azka Mandiri Energi.
Siska juga menjelaskan bahwa tertahannya kapal selama kurang lebih 55 hari bukan disebabkan oleh persoalan keberadaan jetty ilegal, melainkan diduga akibat kesalahan administrasi dalam proses pengajuan dokumen perizinan pemuatan kapal.
Menurutnya, terdapat kekeliruan penulisan nama jetty oleh pihak agen kapal, yakni PT Safinah. Berdasarkan SPAL dan Shipping Instruction yang diberikan PT SMM selaku pihak pemesan kapal, permohonan izin pemuatan seharusnya mencantumkan jetty milik PT Azka Mandiri Energi.
Namun, dalam proses pengurusan dokumen, nama jetty yang tercantum justru Jetty PT Sarita Mitra Mulia. Kekeliruan tersebut kemudian diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh pihak Polairud.
“Sebetulnya persoalannya sederhana, yaitu kesalahan pengetikan nama jetty. Ini murni merupakan kesalahan administrasi atau human error. Namun, kami menghormati kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh persoalan yang muncul,” jelas Siska.
Ia menambahkan, seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan beserta dokumen pendukung kepada pihak berwenang.
Menurut Siska, setelah proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen dilakukan serta tidak ditemukan unsur pidana terkait dugaan jetty ilegal sebagaimana yang dipersoalkan, proses pemuatan kapal dapat dilanjutkan hingga Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan.
“Kami mengikuti seluruh proses yang berlaku dan menghormati pemeriksaan aparat penegak hukum. Setelah persoalan tersebut diklarifikasi, proses dapat dilanjutkan kembali hingga SPB diterbitkan,” ungkapnya.
PT SMM Minta Publik Tidak Terburu-buru Menarik Kesimpulan
Pihak PT Sarita Mitra Mulia menilai bahwa persoalan ini perlu disampaikan secara terbuka dan proporsional kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun opini yang berkembang tanpa didukung informasi secara utuh.
Siska berharap seluruh pemberitaan mengenai aktivitas pemuatan ban bekas tersebut mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Ia juga menyayangkan apabila terdapat pemberitaan yang dinilai tidak melalui proses konfirmasi secara memadai sehingga berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap perusahaan.
“Kami sangat menghargai perhatian rekan-rekan media terhadap kegiatan usaha kami. Namun, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berdasarkan fakta, data, serta hasil konfirmasi dari pihak terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan bahwa kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan kembali material ban bekas sebagai sumber energi.
PT Sarita Mitra Mulia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku serta menghormati seluruh proses pemeriksaan dan pengawasan dari instansi berwenang.
Kuasa Hukum PT Azka Mandiri Energi Bantah Tuduhan Jetty Ilegal dan Gratifikasi
Kuasa hukum PT Azka Mandiri Energi, Irmayani, S.H., membantah tudingan yang menyebut Jetty milik perusahaan tersebut tidak memiliki izin operasional dari kementerian terkait.
Irmayani menegaskan, PT Azka Mandiri Energi telah mengantongi izin operasional Terminal Khusus (Tersus) dari Kementerian Perhubungan sejak 2023. Menurutnya, izin tersebut memiliki masa berlaku selama lima tahun.
Pernyataan itu disampaikan Irmayani saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, menanggapi pernyataan Direktur EN IPMA, Sulkarnain, yang sebelumnya mempersoalkan legalitas operasional Jetty PT Azka Mandiri Energi.
“Tuduhan bahwa Jetty PT Azka Mandiri Energi tidak memiliki izin operasional dari kementerian terkait adalah tidak benar,” ujar Irmayani.
Ia meminta setiap pihak yang menyampaikan informasi mengenai legalitas perusahaan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan agar informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan.
“Seharusnya bisa bertanya terlebih dahulu kepada PT Azka Mandiri Energi sebelum menerbitkan berita. Setiap berita yang dimuat harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Persoalan Ban Bekas
Selain persoalan izin Jetty, Irmayani juga memberikan penjelasan mengenai aktivitas pemuatan ban bekas di Jetty PT Azka Mandiri Energi.
Menurut dia, kegiatan tersebut berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, termasuk perdagangan bahan bakar padat, cair, gas, dan bahan bakar lainnya. Ban bekas tersebut, kata dia, dikelola bersama PT Sarita Mitra Mulia untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku energi.
“Ban bekas ini bukan untuk dijadikan kerajinan tangan atau sekadar ditimbun, melainkan untuk dikelola menjadi bahan bakar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan pemuatan tersebut menurut pihak perusahaan telah disesuaikan dengan peruntukan usaha dan izin operasional Jetty yang dimiliki PT Azka Mandiri Energi.
Bantah Dugaan Gratifikasi
Terkait tudingan adanya gratifikasi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Irmayani juga membantah tuduhan tersebut.
Ia menegaskan, penerbitan SPB dilakukan setelah proses pemuatan memenuhi prosedur yang berlaku dan menyatakan tidak terdapat pemberian gratifikasi kepada pihak syahbandar.
“Tidak benar ada gratifikasi. Kami menjalankan proses pemuatan sesuai prosedur dan SPB diterbitkan setelah proses pemuatan selesai dilaksanakan,” tegasnya.
Irmayani juga menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baik PT Azka Mandiri Energi.
“Kami akan mengambil langkah hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
(Redaksi/ Whatsapp: 081371835194)
