Sulawesi Tengah, Rakyatbersuara.com- Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali), Amrin, bersama Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Desa Pungkoilu (P3MP), menggelar diskusi terbuka dalam rangka merespons rencana izin usaha pertambangan (IUP) yang akan masuk di Kecamatan Bungku Tengah, serta aktivitas PT Batu Alam Prima (BAP) di Desa Pungkoilu dan PT Dua Saudara Nikelindo (DSN) di Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali
Diskusi ini berlangsung di sekretariat P3MP, Kota Palu, dan dihadiri puluhan kader organisasi
Kegiatan tersebut menjadi wadah kepedulian terhadap masa depan Kecamatan Bungku Tengah, yang merupakan wilayah strategis dan pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Morowali. Para peserta diskusi menegaskan pentingnya menjaga wilayah ini dari aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ketua GRD KK-Morowali, Amrin, dalam diskusinya menekankan pentingnya peran aktif mahasiswa dalam membuka ruang-ruang diskusi dan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Kita tidak boleh menganggap kondisi desa baik-baik saja hanya karena ada pemerintah. Justru kehadiran organisasi mahasiswa seperti ini penting untuk mengawal kebijakan agar arah pembangunan lebih efektif,” ujar Amrin, Rabu(1/10/2025)
Ia juga menegaskan perlunya konsolidasi gerakan untuk menolak rencana masuknya aktivitas tambang di Bungku Tengah. Menurutnya, kehadiran PT BAP dan PT DSN menjadi bukti lemahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam melindungi wilayah tersebut.
“GRD KK-Morowali akan mengambil sikap tegas jika pemerintah daerah tidak bertindak serius melindungi Kecamatan Bungku Tengah dari ancaman pertambangan. Ini adalah pusat kota dan aktivitas pemerintahan, bukan kawasan industri tambang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua P3MP Azril menyoroti potensi dampak aktivitas tambang terhadap masyarakat lokal, khususnya nelayan dan petani di Desa Pungkoilu. Ia meminta pemerintah dan perusahaan memperhatikan lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat.
“Beberapa lahan yang akan dikelola PT BAP masuk dalam wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Kita harus bergerak dalam satu barisan menyelamatkan desa agar mata pencaharian nelayan dan petani tidak terancam,” ucap Azril.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan.
“Dana CSR tidak boleh hanya sekadar pengeluaran satu kali, tapi harus memberi dampak positif nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” tambahnya.
Azril menegaskan, jika kebijakan pemerintah desa atau aktivitas perusahaan terbukti merugikan masyarakat, P3MP siap mengambil peran pengawasan yang lebih masif untuk memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan desa dan masyarakat Bungku Tengah.
Anca
