MAKASSAR – Sudah saatnya kita bicara jujur. Birokrasi yang sehat harusnya menjadi akselerator pembangunan. Bukan malah menjadi rem darurat yang memperlambat kemajuan.
Pemerintah tidak boleh lagi berlindung di balik jargon-jargon kosong dan pidato manis. Jika benar-benar memiliki keseriusan untuk menjadikan daerah yang kompetitif dan lebih maju, maka ada beberapa penyakit kronis yang harus dibedah dan dibakar habis.
Berikut poin-poin yang wajib diubah total:
1. HENTIKAN BIROKRASI BERBELIT-BELIT! DPA SUDAH SAH, JANGAN DIPERSULIT LAGI
Menghentikan birokrasi yang berbelit-belit dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
Program yang telah disahkan melalui proses panjang di DPRD tidak boleh kembali dipersulit dengan kewajiban memperoleh persetujuan tambahan melalui telaah staf.
Sangat tidak masuk akal.
Pembahasan sudah berbulan-bulan, anggarannya sudah diketok, sudah ditetapkan dalam DPA. Tapi di lapangan eksekusinya masih harus merangkak di bawah meja birokrasi.
“Mewajibkan persetujuan tambahan berupa ‘telaah staf’ untuk program yang sudah sah adalah bentuk pelanggaran sistemik. Ini bukan hanya sekedar masalah administrasi. Ini adalah black market baru. Ini adalah celah transaksional yang rawan korupsi dan menjadi biang keladi memperlambat realisasi anggaran. Ujung-ujungnya? Rakyat yang dirugikan. Pembangunan yang tertunda.” tegas Afdal Saputra, Kamis (16/07/2026)
2. AKHIRI PRAKTIK SENTRALISASI! STOP MONOPOLI KEPUTUSAN
Mengakhiri praktik sentralisasi pengambilan keputusan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan hanya berputar pada lingkaran atau garis komando tertentu.
Tata kelola pemerintahan harus dijalankan secara adil, profesional, dan transparan. Bukan berdasarkan siapa dekat siapa.
Praktik sentralisasi ini membuat alur kerja tersumbat total. Membuat tatanan pemerintahan tidak fleksibel dan lambat merespon kebutuhan publik.
“Tata kelola pemerintah harus dikembalikan pada jalurnya. Agar tetap adil, profesional dan transparan.
Bukan malah dipersulit dan dimonopoli keputusannya oleh segelintir orang. Jika semua harus menunggu satu meja, maka selamanya kita akan jalan di tempat.”
3. TEGAKKAN MERITOKRASI! JABATAN BUKAN WARISAN DAN BUKAN HADIAH
Melakukan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, kualifikasi pendidikan, integritas, dan profesionalisme.
Bukan berdasarkan kedekatan, balas budi, atau pertimbangan di luar sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meritokrasi pemerintahan perlu didorong habis-habisan. Tujuannya jelas: menciptakan birokrasi yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Jika dalam setiap penempatan hanya berdasarkan atas kedekatan tertentu, maka yang lahir adalah keputusan yang cacat nalar.
Dan itu sangat berpotensi merugikan publik. Ini bukan soal like and dislike. Ini soal nasib rakyat dan masa depan daerah.
KESIMPULAN:
Reformasi birokrasi bukan hanya soal ganti baju dan ganti spanduk. Ini soal memotong rantai yang membelenggu. Ini soal keberanian melawan sistem yang sudah busuk.
Jika tidak dimulai sekarang, jangan harap daerah ini akan pernah maju. Jangan sampai birokrasi kita hanya jadi pajangan di atas kertas.
(Muh. Afdal Saputra)
