Konawe, Sulawesi Tenggara — Organisasi adat Bawaa Pobende Sarano Tolaki (Banderano Tolaki) menyampaikan sikap resmi terkait belum terealisasinya pembangunan smelter di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ponggawa Aha Banderano Tolaki, Hedianto Ismail, yang menyoroti belum adanya kejelasan realisasi proyek hilirisasi, meski aktivitas pertambangan terus berjalan.
“Sejak awal masyarakat adat telah memberikan ruang, bahkan menghibahkan lahan dengan harapan adanya pembangunan smelter. Namun hingga hari ini belum ada realisasi,” ujarnya.
Potensi Masalah Hukum
Hedianto menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi masuk ke ranah hukum apabila komitmen yang menjadi dasar kesepakatan tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, termasuk PT Sulawesi Cahaya Mineral.
Ia menyebut beberapa potensi pelanggaran, di antaranya:
– Dugaan wanprestasi atas komitmen investasi
– Ketidaksesuaian dengan dokumen AMDAL
– Tidak optimalnya pelaksanaan hilirisasi
– Pengabaian hak masyarakat adat
*Dampak bagi Masyarakat*
Menurutnya, tanpa pembangunan smelter, wilayah Routa berisiko hanya menjadi lokasi eksploitasi bahan mentah tanpa memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Yang tersisa hanya kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan, sementara manfaat ekonomi tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Tuntutan Banderano Tolaki
Dalam pernyataannya, Banderano Tolaki menyampaikan beberapa tuntutan:
– Kepastian hukum dan timeline pembangunan smelter
– Evaluasi izin dan komitmen investasi oleh pemerintah
– Audit kepatuhan terhadap AMDAL dan kewajiban hilirisasi
– Opsi menempuh jalur hukum jika komitmen tidak dipenuhi
Hedianto juga menekankan bahwa tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari warisan leluhur yang harus dilindungi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan terkait kepastian pembangunan smelter di wilayah Routa.
(Manton)
