Morowali, Sulawesi Tengah – Forum Rakyat Bersatu Morowali (Forbes Morowali) kembali melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali. Melalui Ketua Umumnya, Abd. Jamil, yang akrab disapa Bung Hanto, Forbes menilai pelayanan publik di daerah tersebut tidak berjalan maksimal karena Bupati Morowali jarang berkantor dan minim kehadiran di pusat pemerintahan.
Dalam keterangannya, Bung Hanto menegaskan bahwa ketidakhadiran kepala daerah secara rutin telah berdampak langsung pada lambannya proses administrasi dan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak urusan birokrasi hanya berjalan di tempat karena keputusan strategis tak bisa diambil tanpa kehadiran pimpinan. Ketika bupati jarang berkantor, pelayanan publik ikut terhambat, dan masyarakat menjadi korban karena menunggu keputusan yang tak kunjung ada,” ujarnya, Rabu(22/10/2025)
Selain soal kedisiplinan kepala daerah, Forbes Morowali juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan, hingga memasuki triwulan terakhir tahun anggaran, masih banyak kegiatan yang belum berjalan sesuai jadwal, terutama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Padahal, sejumlah program tersebut seharusnya sudah direalisasikan sejak beberapa bulan lalu.
Bung Hanto menilai kondisi ini sebagai indikasi lemahnya perencanaan, disiplin kerja, serta pengawasan internal di tubuh Pemkab Morowali.
“Pemerintah seharusnya bekerja dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas, bukan sekadar rutinitas administratif tanpa hasil nyata. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan hanya pembangunan yang mandek, tetapi juga kepercayaan publik akan terus menurun,” tegasnya.
Untuk itu, Forbes Morowali mendesak Bupati Morowali agar menegakkan disiplin birokrasi dan memperkuat fungsi pengawasan di setiap OPD. Forum ini juga berencana menyampaikan laporan resmi kepada DPRD dan Inspektorat Daerah guna memastikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan serapan anggaran di lingkungan pemerintahan kabupaten.
Menurut Bung Hanto, kepemimpinan bukan soal pencitraan di ruang publik, melainkan tentang kehadiran nyata dalam memastikan birokrasi bekerja untuk rakyat.
“Sudah saatnya Bupati Morowali turun langsung dan memastikan roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
(Anca)
