Morowali — Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Morowali, Purwanto, terkait kejanggalan papan proyek Break Water Pengaman Pantai Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, hingga hari ini Kamis (19/11/2026) belum membuahkan jawaban.
Padahal, konfirmasi pertama telah dilayangkan sejak Selasa (17/11/2026) pukul 11.26 WITA melalui pesan WhatsApp. Saat itu Purwanto sempat merespons pada pukul 11.30 WITA dan menyatakan, “Sy cek dulu.. sy lg ada d keurea.. klu di papn proyek memang hx tertulis hari kerja kalender.”
Pernyataan singkat tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Sebab, papan proyek yang terpasang di lokasi memang hanya mencantumkan Masa Pelaksanaan 180 Hari Kalender, tanpa mencantumkan tanggal mulai dan tanggal selesai kontrak.
Proyek tersebut tercatat dengan Nilai Kontrak Rp 1.452.200.480,00, Pelaksana PT. Pilar Utama Morowali, Sumber Anggaran PAD, Tahun Anggaran 2026.
Dikonfirmasi 2 Kali, Tetap Bungkam
Tidak berhenti di situ, redaksi kembali melakukan konfirmasi lanjutan pada hari yang sama, Selasa (17/11/2026) pukul 20.17 WITA. Dalam konfirmasi kedua itu, redaksi menanyakan secara rinci melalui WhatsApp:
1. Apakah material batu yang digunakan sudah sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak Pak?
2. Batu tersebut berasal dari tambang mana Pak, dan apakah sudah memiliki izin tambang yang sah?
3. Apakah mobilisasi material malam hari tersebut memang atas sepengetahuan Dinas Pak?
4. Siapa konsultan pengawasnya Pak, dan bagaimana hasil pengawasannya terhadap kualitas batu tersebut?
Hingga berita ini ditayangkan pada Kamis (19/11/2026), konfirmasi lanjutan tersebut belum mendapatkan jawaban sama sekali.
Sikap bungkam pejabat yang menangani langsung proyek tersebut dinilai warga sebagai bentuk tidak transparan. Padahal, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, publik berhak mengetahui dokumen kontrak proyek yang dibiayai uang rakyat.
Warga: Kalau Benar, Kenapa Diam?
Warga Desa Ipi yang ditemui di lokasi mengaku heran dengan sikap diamnya Kabid SDA tersebut.
“Kalau memang proyek ini benar dan sesuai aturan, kenapa diam? Tinggal tunjukkan saja kontraknya, tanggalnya kapan, batunya dari mana. Selesai,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Warga khawatir, ketertutupan informasi ini menjadi indikasi adanya persoalan dalam pelaksanaan proyek. Terlebih, proyek pengaman pantai ini menyangkut keselamatan warga pesisir dari ancaman abrasi.
Media ini masih memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Morowali, Purwanto, maupun kepada pihak pelaksana PT. Pilar Utama Morowali untuk memberikan klarifikasi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu penjelasan resmi terkait tanggal kontrak, spesifikasi material, dan asal tambang batu yang digunakan di Break Water Desa Ipi.
(Redaksi/ WhatsApp: 081371835194)


