MOROWALI — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Morowali mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menekan laju kasus HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkotika. Dorongan ini mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Morowali, dengan sorotan khusus pada Kecamatan Bahodopi sebagai pusat kawasan industri dengan mobilitas penduduk tinggi.
Ketua Bidang HIV/AIDS dan Narkoba KNPI Morowali, Asrar, menilai penanganan persoalan kesehatan dan narkotika di wilayah lingkar industri tidak bisa berjalan parsial. Menurut dia, pemerintah daerah dan aparat kepolisian perlu menyelaraskan langkah preventif dengan melibatkan perusahaan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.
“Penanganan HIV/AIDS dan narkoba di Bahodopi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kami berharap pemerintah daerah dan Polri bisa berkolaborasi langsung dengan perusahaan serta masyarakat dalam sosialisasi dan pencegahan di lapangan,” ujar Asrar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 November 2026.
Asrar mengusulkan agar program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang selama ini dijalankan kepolisian dapat diintegrasikan dengan edukasi pencegahan HIV/AIDS. Pendekatan terpadu ini dinilai krusial untuk menjangkau kelompok rentan di sekitar kawasan industri.
Urgensi intervensi lintas sektor di Bahodopi merujuk pada tren data kasus yang stagnan secara kabupaten, namun meningkat di titik industri. Merujuk data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Morowali, tercatat ada 79 kasus HIV/AIDS sepanjang 2025—angka yang sama dengan capaian tahun sebelumnya.
Namun, sebaran kasus justru mengalami kenaikan di Kecamatan Bahodopi, yakni dari 46 kasus pada 2024 menjadi 51 kasus pada 2025. Dengan proporsi mencapai sekitar 64,6 persen dari total kasus di Morowali, Bahodopi menjadi wilayah penyumbang kasus HIV/AIDS terbesar dan memerlukan prioritas penanganan.
Menurut Asrar, keterlibatan Polri sangat dibutuhkan tidak hanya pada aspek penindakan peredaran gelap narkotika, melainkan juga pada penguatan edukasi preventif bersama Dinkes P2KB dan puskesmas setempat. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan mampu memfasilitasi regulasi serta membuka ruang kolaborasi di lingkungan perusahaan dan lembaga pendidikan.
KNPI Morowali menekankan bahwa kerja sama ini perlu diwujudkan dalam aksi konkret, seperti penyuluhan rutin di lingkungan kerja dan sekolah, perluasan akses layanan pemeriksaan sukarela, serta kampanye penghapusan stigma terhadap orang dengan HIV. Pendekatan tanpa stigma dinilai menjadi kunci agar masyarakat lebih terbuka untuk memeriksakan diri dan mengakses layanan kesehatan.
“Kami berharap kesepakatan ini tidak berhenti di forum musyawarah, tetapi berlanjut menjadi gerakan nyata di lapangan agar rantai penularan HIV dan peredaran narkoba di Morowali bisa ditekan,” kata Asrar.(*)


