MOROWALI – Konsorsium Peduli Demokrasi Kabupaten Morowali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak mentah-mentah proses usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Morowali Fraksi Partai Golkar yang diduga kuat melanggar hukum dan mengabaikan hasil Pemilu 2024.
Isu ini mencuat setelah salah satu Anggota DPRD Morowali Fraksi Golkar meninggal dunia. Seharusnya, kursi kosong itu diisi calon dengan perolehan suara sah terbanyak berikutnya sesuai UU No 7 Tahun 2017 Pasal 426.
Faktanya, kata Konsorsium, yang muncul justru upaya mengusulkan calon peraih suara terbanyak keempat. Padahal calon peraih suara terbanyak ketiga masih memenuhi syarat dan sah secara hukum.
“Ini jelas berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum, asas keadilan pemilu, serta mengabaikan mandat rakyat,” tegas sejumlah orator, Ebit, Firman Adhyaksa, Malik Al Salam, Muh. Beni, Muh. Ifal di halaman Kantor DPRD Morowali, Senin (03/08/2026).
4 TUNTUTAN TAJAM KONSORSIUM:
1. Hentikan PAW Ilegal!
Mendesak Ketua DPRD Morowali menghentikan dan tidak memproses usulan PAW Golkar yang tidak sesuai UU. Pastikan PAW jalan berdasarkan hasil Pemilu 2024.
2. Cabut Surat PAW Golkar!
Mendesak Ketua DPD II Partai Golkar Morowali mencabut dan mengevaluasi Surat Nomor 024/DPD-WM/GOLKAR/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 jika tidak sesuai mekanisme hukum.
3. KPU Harus Independen!
Mendesak KPU Morowali menetapkan calon PAW berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya. Jangan main pilih kasih.
4. Jaga Kedaulatan Rakyat!
Mendesak semua pihak menghormati hasil Pemilu 2024. Jangan ada keputusan yang mencederai demokrasi dan supremasi hukum.
TURUN KE JALAN! INI TITIK AKSI KONSORSIUM:
Geram dengan dugaan kecurangan, Konsorsium Peduli Demokrasi Morowali menyerukan aksi demonstrasi.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih. Tapi menghormati setiap suara rakyat. Kalau hukum dikesampingkan demi kepentingan tertentu, kepercayaan publik akan terkikis,” tegas salah satu Konsorsium.(red)
