PALU — Aliansi Mahasiswa Morowali Menggugat turun ke jalan. Mereka mengepung dua pusat kekuasaan di Palu: Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (12/10/2026).
Bukan sekadar aksi. Ini tagihan.
Koordinator Lapangan, Fagijar Sangadji, menegaskan aksi ini membawa 10 tuntutan rakyat Morowali. Mulai dari tata kelola pertambangan, keselamatan kerja, transparansi CSR perusahaan, moratorium IUP baru, pemerataan infrastruktur, kerusakan lingkungan, konflik agraria, tambang ilegal, hingga desakan ruang hidup masyarakat lokal dan persoalan tenaga kerja asing di Matarape.
“Pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari besarnya investasi yang masuk. Harus diukur dari kesejahteraan rakyat, perlindungan lingkungan, dan terjaminnya ruang hidup masyarakat,” tegas Fagijar.
Di DPRD: Dijanjikan RDP, Mahasiswa Minta Jadwal Pasti
Di DPRD Sulteng, massa diterima audiensi oleh Ketua Komisi III. DPRD berjanji menindaklanjuti 10 tuntutan itu dan menekan instansi terkait sesuai kewenangan.
DPRD juga menjanjikan akan menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan instansi terkait.
Fagijar mengapresiasi. Tapi ia tidak mau berhenti di janji. “Saya apresiasi DPRD mau menerima aspirasi. Tapi rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh kepastian. Kapan RDP-nya? Siapa instansi yang hadir? Apa langkah konkretnya?” ujar Fagijar. Bagi Fagijar, audiensi bukan akhir perjuangan. Audiensi adalah awal pengawalan.
Di Kantor Gubernur: Gubernur Absen, Aspirasi Dititipkan
Perjuangan berlanjut ke Kantor Gubernur Sulteng. Massa berharap bertemu langsung Gubernur. Namun Gubernur sedang berada di Kabupaten Buol.
Massa akhirnya diterima asisten gubernur.
Fagijar menitipkan pesan tegas: 10 tuntutan harus sampai ke meja Gubernur, bukan berhenti di perwakilan.
Dari listrik 24 jam di Menui Kepulauan yang tak kunjung keseluruhan menyala, infrastruktur yang timpang, lingkungan yang rusak akibat tambang, hingga petani dan nelayan yang makin terdesak, semua butuh tindakan pemerintah.
“Harapan saya, pesan ini benar-benar diteruskan kepada Gubernur. Persoalan Morowali tidak boleh berhenti hanya karena pertemuan langsung belum bisa terlaksana,” katanya.
Ruang Hidup Rakyat Jangan Dikorbankan
Fagijar menegaskan, persoalan Morowali bukan sekadar soal tambang. Ini soal keadilan.
Petani butuh tanah. Nelayan butuh laut yang lestari. Rakyat butuh lingkungan sehat dan infrastruktur layak.
Ia mendesak pemerintah mengevaluasi total tata kelola tambang, mengawasi kepatuhan perusahaan, membuka transparansi CSR, dan memastikan setiap izin mempertimbangkan hukum, tata ruang, daya dukung lingkungan, dan hak masyarakat.
“Jangan sampai Morowali terus berkembang sebagai kawasan industri, tapi masyarakatnya justru semakin terdesak mempertahankan ruang hidupnya sendiri,” tegasnya.
Aksi Bubar, Pengawalan Jalan Terus
Aksi berakhir. Pengawalan tidak.
Fagijar memastikan aliansi akan terus menagih jadwal RDP, menagih jawaban instansi terkait, dan mendorong Gubernur turun tangan.
“Saya tidak menuntut janji yang berulang. Saya menuntut keseriusan, kejelasan, dan keberanian pemerintah menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya,” tutup Fagijar.
Morowali bukan hanya soal investasi. Morowali adalah soal manusia, lingkungan, keadilan, dan masa depan rakyatnya.
10 tuntutan telah disampaikan. Kini bola ada di tangan pemerintah.
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Morowali!
