Morowali, Sulawesi Tengah – Program beasiswa Kabupaten Morowali yang diharapkan mampu menopang kebutuhan pendidikan mahasiswa kini menuai sorotan. Dari sekitar 1.266 pendaftar pada gelombang III tahun 2025, hanya 548 mahasiswa yang berhasil tercakup dalam pencairan tahap ketiga.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, melalui akun media sosial resmi Bupati Morowali pada Jumat (31/10/2025), menjelaskan bahwa kuota tahap III hanya menampung 548 mahasiswa, sementara 718 mahasiswa lainnya belum mendapatkan bantuan sebagaimana penerima pada tahap I dan II yang masing-masing menerima Rp12 juta.
“Kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar 718 mahasiswa ini dapat dialihkan ke program Beasiswa Berani Cerdas yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Tengah, walaupun nominalnya tidak sebesar beasiswa Morowali,” ujar Arifin.
Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali Kota Palu (IP2MM). Kepala Departemen Advokasi dan Rikastra IP2MM Kota Palu, Ikhtiar, menilai langkah tersebut bukan solusi yang adil bagi mahasiswa.
“Pengalihan ke program Berani Cerdas bukanlah solusi, apalagi banyak mahasiswa baru tahun 2025 yang mendaftar di gelombang III kini terancam tidak mendapat beasiswa akibat kelalaian Dinas Pendidikan dalam mengolah data,” tegas Ikhtiar.
Menurutnya, banyak data mahasiswa yang tidak terakomodasi secara menyeluruh, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pemerataan bantuan pendidikan.
“Kita berbicara tentang pemerataan dan keadilan. Beasiswa seharusnya hadir untuk membantu seluruh kalangan mahasiswa, apalagi tahap I dan II sudah cair dengan nominal Rp12 juta,” ujarnya.
Ikhtiar juga menyoroti lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003, pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk pendidikan. Namun, di Morowali, anggaran pendidikan yang terserap disebut hanya sekitar 3,15%.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana sisa anggaran tersebut?” kata Ikhtiar.
Ia mempertanyakan integritas Dinas Pendidikan dalam perencanaan serta transparansi Pemkab Morowali dalam menentukan nama-nama penerima beasiswa.
“Integritas Kadis Pendidikan perlu dipertanyakan. Apa tolak ukur pemerintah dalam menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak? Ini menimbulkan ketidakadilan dan menggerus kepercayaan mahasiswa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ikhtiar mengingatkan bahwa program beasiswa tersebut merupakan janji politik Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abd. Rauf, yang disampaikan saat kampanye bersama Wakil Bupati Iriene sebagai bagian dari program unggulan IKSAN–IRIENE.
“Beasiswa Morowali adalah janji dan komitmen politik yang harus direalisasikan tanpa pandang bulu. Bupati sendiri pernah menegaskan bahwa seluruh mahasiswa Morowali, tanpa melihat latar belakang, berhak mendapatkan beasiswa secara merata,” jelas Ikhtiar.
Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan ketimpangan. Hal ini memunculkan kekecewaan dan pertanyaan di kalangan mahasiswa.
“Bupati Morowali harus mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini. Penyerahan 718 nama ke provinsi adalah bentuk ketidakbertanggungjawaban terhadap janji politik yang pernah disampaikan,” pungkasnya.
(Sumarlin)
