MOROWALI, Rakyatbersuara.com — Polemik lahan kembali mencuat di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Warga menuding pemerintah desa beserta aparatur, bahkan mantan kepala desa, terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat demi kepentingan perusahaan tambang. Sabtu (6/9/2025)
Kasus ini mencuat sejak 15 Februari 2025, ketika lahan milik masyarakat disebut-sebut disewakan secara sepihak kepada PT Indo Berkah Jaya Mandiri (IBJM) dan PT Rehan Catur Putra (RCP). Warga menilai tindakan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan otoriter yang tidak berasaskan pada kepentingan rakyat.
“Sangat tragis, karena lahan yang jelas-jelas milik masyarakat dirampas lalu disewakan oleh oknum pemerintah desa. Akibatnya masyarakat diadu domba, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah antar keluarga,” ungkap Arlan.
Ketegangan semakin terasa karena praktik adu domba dinilai ikut mengorbankan hubungan kekeluargaan. Dua pihak yang bertikai bahkan masih memiliki ikatan keluarga (ipar dan kemenakan), namun terlibat konflik akibat keputusan aparat desa yang dianggap sepihak.
Aksi Warga dan Penyegelan Kantor Desa
Sebagai bentuk protes, warga melakukan aksi di rumah pribadi Kepala Desa Torete sekaligus menyegel Kantor Desa Torete. Mereka mendesak adanya transparansi pengelolaan lahan, serta meminta pemerintah daerah turun tangan untuk meluruskan persoalan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Tuntutan Warga Desa Torete
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Dugaan penyalahgunaan anggaran pembebasan aset desa senilai Rp4.016.000.000.
2. Dana CSR/PPM dari PT TAS sebesar Rp3.700.000.000 lebih (tahun 2022–2024) yang dinilai tidak transparan penggunaannya.
3. Dana CSR PT Indo Berkah Jaya Mandiri sebesar Rp300.000.000 yang disebut dikelola secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.
4. Dugaan sabotase terhadap lahan masyarakat oleh aparat desa yang berkolaborasi dengan perusahaan, sehingga masyarakat merasa dirugikan karena tidak ada keadilan.
Warga menegaskan, kebijakan yang diambil aparat desa selama ini tidak pernah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka mendesak pemerintah daerah segera turun tangan agar polemik ini tidak berlarut dan menimbulkan konflik lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak pemerintah desa maupun perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut.
Sumarlin
