MOROWALI, Rakyatbersuara.com — Polemik lahan kembali memanas di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Warga menuding pemerintah desa beserta aparatur, bahkan mantan kepala desa, terlibat dalam praktik yang dianggap merugikan masyarakat demi kepentingan perusahaan tambang, Sabtu (6/9/2025).
Kasus ini mencuat sejak 15 Februari 2025, ketika lahan milik masyarakat diduga disewakan secara sepihak kepada PT Indo Berkah Jaya Mandiri (IBJM) dan PT Rehan Catur Putra (RCP). Warga menilai tindakan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan otoriter yang jauh dari asas kepentingan rakyat.
“Sangat tragis, karena lahan yang jelas-jelas milik masyarakat dirampas lalu disewakan oleh oknum pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat diadu domba, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah antar keluarga,” ungkap salah satu warga, Arlan.
Ketegangan semakin memuncak lantaran praktik adu domba ini dinilai telah mengorbankan hubungan kekeluargaan. Dua pihak yang berselisih bahkan masih memiliki ikatan keluarga (ipar dan kemenakan), namun akhirnya terlibat konflik akibat keputusan aparat desa yang dianggap sepihak.
Aksi Warga dan Penyegelan
Sebagai bentuk protes, warga menggelar aksi di rumah pribadi Kepala Desa Torete . Mereka mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan lahan serta meminta pemerintah daerah turun tangan untuk meluruskan persoalan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Tuntutan Warga
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Dugaan penyalahgunaan anggaran pembebasan aset desa senilai Rp4,016 miliar.
2. Dana CSR/PPM dari PT TAS sebesar Rp3,7 miliar lebih (periode 2022–2024) yang dinilai tidak transparan penggunaannya.
3. Dana CSR PT Indo Berkah Jaya Mandiri sebesar Rp300 juta yang disebut dikelola sepihak tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.
4. Dugaan sabotase terhadap lahan masyarakat oleh aparat desa yang berkolaborasi dengan perusahaan tambang, sehingga warga merasa dirugikan karena tidak ada keadilan.
Warga menegaskan, kebijakan aparat desa selama ini tidak pernah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka mendesak pemerintah daerah segera turun tangan agar polemik ini tidak semakin berlarut dan menimbulkan konflik yang lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa maupun perusahaan terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi lebih lanjut.
Sumarlin
