Ketua Forbes Morowali, Abd. Jamil
MOROWALI, Rakyatbersuara.com- Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Lingkar Tambang (FPRLT) Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, menyatakan sikap keras terhadap praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk dan PT Petrosea.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis FPRLT, mereka menilai bahwa pemberdayaan masyarakat di 13 Desa Pemberdayaan hanyalah bersifat “semu” dan tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat lokal.
“Faktanya, harapan pemberdayaan itu hanya musnah oleh pola manajemen PT Vale dan PT Petrosea yang lebih banyak mengakomodir orang luar daerah. Putra daerah seolah tidak diberi ruang yang layak,” tegas perwakilan FPRLT dalam pernyataannya.
FPRLT yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti APDESI, BPD, Karang Taruna, BUMDes, GRD, dan FORBES menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi sejak dimulainya proyek investasi besar PT Vale di Morowali, antara lain:
– Sengketa tanah dan banjir lumpur di area perkebunan warga,
– Menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat aktivitas bongkar muat ore nikel,
– Dugaan diskriminasi kesempatan kerja dan usaha terhadap masyarakat lokal,
– Pengisian posisi strategis yang didominasi pekerja dari luar daerah,
– Minimnya alih pengetahuan bagi tenaga kerja lokal.
Mereka menilai, warga 13 desa seharusnya mendapat porsi istimewa dan perlakuan bijak, mengingat proyek tambang berada di tanah kelahiran mereka.
“Putra daerah hanya diberi ruang di posisi sementara. Ini bukan solusi, tapi bentuk penghinaan bagi kami sebagai pemilik sumber daya alam. Jangan perlakukan kami seperti sapi perah di tanah sendiri,” bunyi pernyataan sikap Salah satunya dari Ketua Forbes Morowali, Abd. Jamil, Selasa(07/10/2025)
Sebagai bentuk protes, FPRLT akan menggelar aksi unjuk rasa pada 13 Oktober 2025, dengan titik kumpul di Masjid Al-Kautsar Desa Kolono (Bahopombine). Aksi ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat lingkar tambang.
“Lawan dan usir dari Bumi Tepe Asa Moroso! Hentikan misi berkuasa, harga diri kami tidak pantas diinjak-injak,” tegas mereka dalam seruan aksi.
FPRLT menuntut PT Vale dan PT Petrosea untuk membuka ruang dialog yang setara, menghentikan praktik diskriminatif, serta memberikan kesempatan kerja dan usaha yang adil bagi masyarakat lokal.
(Erni)
