MOROWALI, SULTENG – Kritik keras menghantam Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Morowali. Bukan hanya soal pembangunan, tapi soal fungsi dasar lembaga yang dinilai gagal mengawal kebutuhan rakyat.
Sorotan tertuju pada dua cermin nyata tata kelola pemerintahan di Morowali: Pasar Bungku yang amburadul dan nasib petani yang terus terabaikan.
Zulfikar, Kepala Divisi Advokasi Badan Aksi Tani Indonesia SPI Cabang Morowali, menyebut kondisi ini bukan persoalan kecil. Pasar Bungku sebagai urat nadi ekonomi rakyat dibiarkan tanpa pengelolaan serius. Sementara itu sektor pertanian, yang menopang hidup banyak warga, juga tidak mendapat perhatian memadai.
“Pasar Bungku Adalah Salah Satu Akar Ekonomi Rakyat. Ketika Pasar Tidak Dikelola Dengan Baik, Pedagang Dan Masyarakat Terdampak. Begitu Pula Petani. Ketika Kebutuhan Dasar Petani Tidak Diperhatikan, Maka Yang Terdampak Bukan Hanya Petani, Tetapi Juga Rantai Ekonomi Masyarakat Secara Keseluruhan,” Tegas Zulfikar. Selasa(08/09/2026)
Ia menilai pemerintah daerah terlalu sibuk dengan pembangunan seremonial dan pencitraan. Padahal kebijakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyentuh langsung perut rakyat.
Lebih pedas lagi, Zulfikar mempertanyakan peran DPRD Morowali. Lembaga yang seharusnya jadi pengawas justru dianggap bungkam.
“Ketika Hari Ini Ada Kebijakan Pemerintah Yang Dianggap Membelakangi Kebutuhan Dasar Rakyat, Sementara DPRD Seakan Tuli Dan Buta Terhadap Persoalan Tersebut, Lalu Siapa Yang Akan Memberikan Solusi? DPRD Bukan Hanya Tempat Bersidang. Ada Amanah Rakyat Yang Dititipkan Kepada Mereka,” Ujarnya.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh menunggu persoalan meledak baru bergerak. Pengawasan harus hadir sejak awal, saat kebijakan pemerintah daerah berpotensi menyengsarakan masyarakat.
“Kita Tidak Sedang Berbicara Tentang Kepentingan Kelompok Tertentu. Kita Berbicara Tentang Kebutuhan Dasar Rakyat. Pedagang Membutuhkan Pasar Yang Layak, Petani Membutuhkan Dukungan Nyata, Dan Masyarakat Membutuhkan Pembangunan Yang Benar-Benar Dirasakan Manfaatnya,” Lanjutnya.
Zulfikar menyebut kondisi ini sebagai alarm keras. Jika pemerintah berjalan tanpa pengawasan kuat dari legislatif, maka arah pembangunan Morowali akan semakin liar dan tidak berpihak.
Ia mendesak DPRD Morowali segera menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi terbuka terhadap kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Jangan Sampai Rakyat Merasa Sendiri Menghadapi Berbagai Persoalan, Sementara Mereka Yang Diberikan Mandat Justru Diam. Rakyat Memilih Pemerintah Dan DPRD Bukan Untuk Sekadar Melihat Pembangunan Dari Jauh, Tetapi Untuk Memastikan Pemerintahan Berjalan Sesuai Kepentingan Rakyat,” Katanya.
Di akhir pernyataannya, Zulfikar menegaskan Morowali bukan hanya soal proyek megah.
“Morowali Bukan Hanya Tentang Pembangunan Yang Terlihat Megah. Morowali Adalah Tentang Rakyat Yang Membutuhkan Pasar Yang Layak, Petani Yang Diperhatikan, Infrastruktur Yang Memadai, Serta Pemerintahan Yang Benar-Benar Hadir. Jika Pemerintah Tidak Mampu Melihat Itu Dan DPRD Memilih Diam, Maka Yang Menjadi Korban Adalah Rakyat,” Pungkasnya.
(Yohanes)
