Morowali, Rakyatbersuara.com — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Morowali Menggugat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Morowali, Selasa (02/09/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait kondisi demokrasi, hak asasi manusia (HAM), serta sejumlah kebijakan legislasi dan ketenagakerjaan.
Koordinator lapangan aksi, Amrin, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap situasi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran. Ia menyinggung adanya praktik represif aparat dan lambannya pembahasan beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap penting bagi kepentingan masyarakat.
Sejumlah isu yang diangkat dalam aksi ini di antaranya adalah:
Perlunya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan pekerja.
Penolakan terhadap impunitas kasus pelanggaran HAM serta revisi regulasi yang dinilai memperkuat peran aparat di ruang sipil.
Aliansi menyampaikan tujuh tuntutan utama, antara lain percepatan pengesahan RUU pro-rakyat, reformasi partai politik, revisi kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, serta reformasi kepolisian. Mereka juga menolak revisi KUHAP, menolak impunitas atas pelanggaran HAM, dan meminta pembebasan massa aksi yang ditangkap di berbagai daerah.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menutup kegiatan dengan seruan solidaritas.
Sumarlin
