Abd. Jamil
Morowali, Rakyatbersuara.com- Forum Rakyat Bersatu Morowali (Forbes Morowali) mempertanyakan sejumlah aspek mendasar terkait rencana penyaluran bantuan pancaroba kepada lebih dari 5.000 nelayan di Kabupaten Morowali. Dari perspektif komunitas nelayan kecil dan pemantau publik, masih banyak hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak berwenang agar program ini benar-benar tepat sasaran.
1. Metode Verifikasi yang tidak Jelas Tercatat sekitar 9.000 nama nelayan, namun hanya sekitar 5.000 yang dinyatakan valid. Forbes meminta penjelasan teknis mengenai standar verifikasi yang digunakan, siapa tim pelaksananya, dokumen acuan yang dipakai, serta prosedur banding bagi nelayan yang tereliminasi. Tanpa kejelasan tersebut, sulit bagi publik menerima hasil verifikasi sebagai keputusan yang adil.
2. Kepastian Anggaran Forbes menanyakan apakah bantuan ini telah memiliki dukungan pagu anggaran yang nyata atau masih sebatas rencana administratif. Jika sudah ada sumber pembiayaan, perlu dijelaskan pos anggarannya serta dokumen pendukung yang dapat diakses publik. Transparansi dana sangat penting agar masyarakat dan lembaga pengawas dapat memantau penyalurannya.
3. Jadwal Realisasi Tidak Sinkron dengan Kondisi Lapangan Pemerintah menyebut realisasi dimulai Juni 2026, sementara musim pancaroba umumnya terjadi pada Juli–September dan nelayan sudah terdampak saat ini. Keterlambatan jadwal berisiko membuat bantuan tidak tepat waktu dan kehilangan tujuan utama: meringankan beban saat puncak pancaroba.
4. Skema Pembagian Berpotensi tidak Tepat Sasaran
Forbes mengingatkan bahwa pembagian setara tanpa mempertimbangkan perbedaan skala usaha nelayan ( Tradisional kecil vs. Pemilik Armada) bisa mengakibatkan ketimpangan alokasi. Skema berbasis kebutuhan nyata diperlukan, misalnya dengan kategorisasi alat tangkap, frekuensi melaut, atau kerugian ekonomi yang dialami.
5. Pengawasan dan Akuntabilitas Forbes juga mempertanyakan siapa yang akan mengawasi penyaluran bantuan dan bagaimana mekanisme pencegahan terhadap penerima “Titipan”. Forbes mendesak agar hasil verifikasi dan daftar calon penerima dipublikasikan (dengan perlindungan data pribadi yang wajar) sehingga masyarakat dan organisasi nelayan dapat ikut mengawasi.
6. Risiko Program Sekali Jalan Tanpa Evaluasi
Jika bantuan hanya bersifat satu musim tanpa evaluasi dan tindak lanjut terhadap persoalan struktural, program ini hanya akan menjadi solusi sementara yang menumbuhkan ketergantungan. Forbes mendorong adanya indikator keberhasilan, mekanisme monitoring-evaluasi, serta program pendamping seperti pelatihan adaptasi musim dan perbaikan data kependudukan nelayan.
Forbes menegaskan bahwa tujuan bersama adalah memastikan bantuan benar-benar memperkuat daya tahan nelayan, bukan sekadar memenuhi target administratif. Untuk itu, Forbes mendesak pemerintah daerah untuk:
1. Membuka metodologi verifikasi dan data hasil verifikasi agar dapat ditelaah publik.
2. Menjelaskan sumber anggaran dan jadwal realisasi yang disesuaikan dengan kondisi musim.
3. Membentuk mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang mudah diakses oleh nelayan.
“Kami mendesak agar program ini dirancang dan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Jangan sampai niat baik berujung pada kebingungan dan ketidakadilan di lapangan,” kata Abd. Jamil, Ketua Umum Forbes Morowali, Sabtu(27/09/2025)
Anca
