MOROWALI – Pola penunjukan proyek di Kabupaten Morowali kembali disorot. Data terbaru menunjukkan 5 perusahaan berhasil menguasai puluhan paket pekerjaan dengan total nilai mencapai Rp6,56 Miliar. Kejanggalan ini memunculkan dugaan kuat adanya “pengaturan sistematis” dalam proses pengadaan.
Hal ini disampaikan salah seorang warga Morowali yang enggan disebutkan namanya, Jumat (17/07/2026). Menurutnya, konsentrasi paket di tangan segelintir perusahaan patut dipertanyakan transparansinya.
5 PERUSAHAAN SAPU BERSIH PULUHAN PAKET
Berdasarkan data “Top 5 Perusahaan (Jumlah Paket Terbanyak)”, dominasi sangat terlihat. Hanya 5 perusahaan ini saja yang mengantongi total 34 paket pekerjaan.
Rinciannya:
1 PT. DIAN TEKNIK UTAMA Luar 10 Rp 2,17 Miliar
2 CV. PRIMA MOROWALI SEJAHTERA Morowali 8 Rp 1,44 Miliar
3 PT. SURYA HARAPAN BERKAH Luar 6 Rp 1,26 Miliar
4 CV ADIVA MANDIRI TEKNIK Luar 5 Rp 0,79 Miliar
5 PT. AINUL PERKASA MANDIRI Luar 5 Rp 0,90 Miliar
Dari tabel di atas, PT. DIAN TEKNIK UTAMA menjadi jawara dengan 10 paket senilai Rp2,17 Miliar. Disusul CV. PRIMA MOROWALI SEJAHTERA satu-satunya perusahaan lokal Morowali dengan 8 paket senilai Rp1,44 Miliar.
“Ini kan aneh. Masa iya hanya 5 perusahaan yang muter-muter dapat paket. Yang lain kemana? Ini diduga kuat ada pengaturan sistematis,” ujar warga tersebut.
KEJANGGALAN: 4 DARI 5 PERUSAHAAN BERBASIS “LUAR”
Sorotan tajam juga mengarah pada asal perusahaan. Dari 5 perusahaan teratas, 4 di antaranya berdomisili “Luar” Morowali. Hanya 1 perusahaan lokal yang masuk 5 besar.
Total nilai yang dibawa keluar daerah mencapai Rp5,12 Miliar dari 26 paket. Sementara perusahaan lokal hanya kebagian Rp1,44 Miliar dari 8 paket.
“Kalau tujuannya untuk menggerakkan ekonomi Morowali, kok yang dapat justru perusahaan luar semua. Ini sama saja APBD kita lari keluar,” kritiknya.
DUGAAN “KARTEL PROYEK” DAN TABRAK ASAS PERSAINGAN
Warga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk segera melakukan audit.
Pola 1 perusahaan dapat 10 paket, 1 perusahaan 8 paket, dan seterusnya dinilai mencederai asas persaingan sehat. “Ini berpotensi mengarah pada kartel. Kalau sudah begini, kualitas pekerjaan juga dipertanyakan. Yang penting menang, bukan yang terbaik,” lanjutnya.
Ia juga mempertanyakan peran ULP/Pokja Pemilihan di Morowali. Apakah sudah benar-benar menerapkan sistem merit dan keterbukaan, atau hanya formalitas.
TUNTUTAN: BUKA DATA DAN AUDIT TOTAL
Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan uang rakyat, warga menuntut 3 hal:
1. TRANSPARANSI TOTAL
Pemerintah Kabupaten Morowali diminta membuka seluruh dokumen pengadaan. Mulai dari HPS, pemenang, sampai alasan penunjukan.
2. EVALUASI DAN AUDIT APH
Desak Kejaksaan dan Kepolisian mengaudit pola pengadaan ini. Diduga kuat melanggar prinsip efisiensi, efektifitas, dan persaingan.
3. KEBIJAKAN PRO UMKM LOKAL
Pemkab harus berpihak pada perusahaan lokal Morowali. Jangan sampai anak daerah hanya jadi penonton di daerahnya sendiri.
Dengan nilai proyek Rp6,5 Miliar lebih hanya dikuasai 5 perusahaan, publik Morowali berhak curiga.
“Jangan sampai proyek rakyat dijadikan bancakan segelintir orang. Morowali butuh pembangunan, bukan pengaturan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di Pemkab Morowali belum memberikan keterangan resmi.
( Redaksi / Whatsapp :081371835194)
