Morowali, Sulawesi Tengah – Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) menyoroti serius dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer dalam pengelolaan proyek pemerintah. Ketua GRD KK-Morowali, Amrin, meminta Bupati Morowali dan Kepala Dinas PUPR segera mengambil langkah tegas terhadap para pegawai yang diduga bermain di balik proyek-proyek daerah.
Pernyataan ini disampaikan Amrin pada Selasa (28/10/2025), menanggapi maraknya pemberitaan di media sosial yang mengungkap dugaan praktik “mafia proyek” yang melibatkan seorang oknum honorer yang disebut aktif mengatur proyek melalui CV. Rezky Anugrah Bersama.
“Bupati Morowali dan Kepala Dinas PUPR jangan membiarkan hal seperti ini terjadi. Jika benar ada pegawai yang ikut mengatur proyek, maka hal itu mencederai integritas pemerintahan daerah. Tidak pantas mereka yang diberi amanah publik justru bermain di wilayah yang seharusnya mereka awasi,” tegas Amrin.
Ia juga meminta para pihak yang disebut dalam isu ini bersikap kooperatif dan terbuka.
“Kita harap mereka tidak saling menutupi. Jika memang tidak bersalah, tunjukkan buktinya agar publik tidak terus curiga. Tapi kalau memang ada pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan,” ujarnya.
Amrin menilai, kasus ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Bupati Morowali yang selama ini dikenal memiliki komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
“Kepala Dinas PUPR juga harus bertindak tegas dan menyeluruh. Jangan sampai keterlibatan pegawai dalam proyek menjadi kebiasaan. Kami tidak melarang siapa pun bekerja, tapi saat mereka terlibat proyek pemerintah, itu berpotensi mengganggu netralitas dan profesionalisme mereka sebagai aparatur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amrin menuntut agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti informasi yang beredar dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
“Kami menunggu sikap resmi dari Pemkab Morowali dalam waktu dekat. Kepala Dinas tidak boleh memberi toleransi jika benar ada pegawai, baik ASN maupun honorer, yang ikut bermain dalam proyek pemerintah,” ujarnya.
Sebagai penutup, Amrin menegaskan bahwa GRD KK-Morowali akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Jika Kepala Dinas PUPR tidak mengambil langkah tegas, maka ini akan menjadi fokus utama kami. Kami siap mengambil tindakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lemahnya integritas pemerintahan Kabupaten Morowali,” tutupnya.(red)
