Morowali, rakyatbersuara.com- Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten (GRD) KK-Morowali, Amrin, menyampaikan sejumlah pandangan terkait krisis listrik yang tengah dihadapi masyarakat di Kabupaten Morowali pada Jumat, 6 Desember 2024. Dalam keterangannya, Amrin mengapresiasi kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN ULP Bungku sebagai langkah untuk menormalkan kondisi kelistrikan. Namun, ia menekankan bahwa pemadaman ini harus segera diatasi agar tidak berkepanjangan karena berdampak negatif pada masyarakat.
Ia menilai bahwa penambahan mesin dari pemerintah daerah dan perbaikan mesin PLTD Bahoruru saja tidak cukup untuk mengatasi krisis kelistrikan yang semakin kompleks. “Kebutuhan konsumen yang semakin tinggi saat ini harus menjadi prioritas utama PLN dengan melakukan terobosan-terobosan baru untuk menormalkan kondisi kelistrikan dalam waktu dekat,” tegas Amrin.
Terkait pengajuan kompensasi, Amrin menyoroti bahwa prosedur pengajuan ke PLN UP 3 Kota Palu dirasa memberatkan masyarakat. “Apalagi dengan jarak yang cukup jauh. Kami berharap PLN ULP Bungku dapat mengupayakan pengajuan kompensasi langsung ke Palu sebagai bentuk tanggung jawab atas keluhan konsumen di Morowali,” tegasnya.
Selain itu, Amrin juga mengkritik himbauan kepada konsumen untuk memadamkan listrik di jam puncak. Ia menilai kebijakan ini bukan solusi ideal karena penggunaan listrik adalah hak konsumen yang telah melunasi tagihannya. “PLN harus mencari solusi yang lebih efektif dan tidak membebani konsumen,” tambahnya.
Lebih lanjut, Amrin menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan PLN pusat untuk mengatasi krisis listrik ini. “Sudah cukup lama masyarakat Morowali menghadapi masalah ini. Saatnya kita menyatukan pandangan dan bergerak bersama untuk mendesak PLN pusat dan instansi terkait agar serius menyelesaikan krisis listrik ini,” ungkapnya.
Amrin juga memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PLN ULP Bungku. Pihak PLN telah menyampaikan jadwal pemadaman melalui surat edaran dan flayer pemberitahuan yang dilengkapi alasan pemadaman serta waktu pelaksanaannya. Namun, ia menegaskan, “Langkah ini cukup maksimal, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan keresahan masyarakat akibat krisis listrik yang berkepanjangan.
Di akhir pernyataannya, Amrin meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati Morowali, untuk tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa krisis listrik adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pihak PLN. “Kami berharap dalam waktu dekat ada solusi konkret untuk memastikan listrik di Morowali merata dan stabil. GRD KK-Morowali akan terus mengawal hingga krisis ini teratasi,” pungkasnya.(Wiwi)
