Aceh Timur, Rakyatbersuara.com- Ketua LPM Aceh Timur, Saipul Anwar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit penggunaan dana desa dalam pengadaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan di luar daerah, khususnya di Lombok, dengan anggaran mencapai Rp7 miliar.
Menurut Saipul Anwar, kegiatan Bimtek di luar daerah setiap tahunnya telah menjadi tradisi yang dinilai tidak bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dan perangkat desa. “Sangat disayangkan, Bimtek di luar daerah setiap tahunnya tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perangkat desa. Ini tidak lebih sebagai ajang tour ke luar daerah,” ujarnya.
Saipul Anwar berharap agar KPK RI dapat mengaudit kegiatan Bimtek di luar daerah yang dilakukan oleh perangkat desa di Kabupaten Aceh Timur. “Kami di daerah merasa tidak dihiraukan oleh pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum di Aceh Timur,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan Bimtek di luar daerah telah menuai kecaman dari berbagai pihak dan dinilai tidak efektif dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit untuk memastikan penggunaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Saipul Anwar
