MOROWALI – Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Morowali belum berbanding lurus dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini ditegaskan Pengamat Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Morowali, Bachtiar Peohoa, di Bungku, Rabu (21/10/2026).
Bachtiar menegaskan, di ibu kota Kabupaten Morowali, Bungku, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses BBM. Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbatas membuat warga harus mengantre cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar.
“Sudahkah ketersediaan BBM sebanding dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang?” tegas Bachtiar.
Menurutnya, Kabupaten Morowali dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang kaya akan SDA. Potensi pertambangan, industri, dan berbagai sektor ekonomi lainnya menjadikan Morowali sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi.
Namun, di balik kekayaan tersebut, persoalan mendasar terkait ketersediaan BBM masih dirasakan masyarakat.
Bachtiar menekankan, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan pribadi. Bahan bakar merupakan penopang utama pergerakan roda perekonomian. Distribusi barang, jasa transportasi, aktivitas perdagangan, pelayanan masyarakat, hingga berbagai kegiatan usaha sangat bergantung pada ketersediaan BBM yang memadai.
“Ketika masyarakat harus menghabiskan banyak waktu untuk mengantre, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga oleh pelaku usaha, pengemudi angkutan, pedagang, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menyebut, waktu produktif berkurang, biaya operasional berpotensi meningkat, dan aktivitas ekonomi pun dapat terganggu.
Karena itu, Bachtiar mendesak persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, Pertamina, serta pihak-pihak terkait. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan BBM masyarakat, kapasitas dan jumlah SPBU, kelancaran distribusi, serta pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran.
“Jika kebutuhan terus meningkat, penambahan fasilitas SPBU atau alternatif layanan distribusi BBM perlu dikaji berdasarkan data kebutuhan dan kondisi di lapangan,” katanya.
Bachtiar juga menegaskan, koordinasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menghadirkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya melihat daerahnya kaya akan SDA. Masyarakat juga membutuhkan pelayanan dasar yang memadai agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah, aman, dan produktif.
“Morowali memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Karena itu, kemajuan daerah hendaknya tidak hanya tercermin dari pertumbuhan industri dan investasi, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik serta kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Bachtiar berharap persoalan antrean dan keterbatasan akses BBM di Bungku menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah, Pertamina, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat duduk bersama, mencari akar persoalan, serta merumuskan langkah konkret yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Morowali kaya akan Sumber Daya Alam. Sudah sepatutnya masyarakat juga merasakan kemudahan dalam memperoleh energi untuk menggerakkan kehidupan dan perekonomian,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan agar antrean BBM tidak menjadi persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian.
“Jangan biarkan antrean BBM menjadi persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian. Mari bersama-sama mendorong hadirnya solusi nyata demi Morowali yang lebih maju, produktif, dan sejahtera,” kata Bachtiar.
“Suara masyarakat bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan dan mendorong perbaikan,” tutupnya.(**)
