MOROWALI – Persoalan kesulitan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kini bukan lagi sekadar keluhan antrean. Masyarakat sangat susah mendapatkan BBM, bahkan mulai menjerit karena kebutuhan energi untuk kehidupan sehari-hari dan roda perekonomian semakin terhimpit. Kondisi ini terjadi di daerah yang dikenal kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun justru warganya kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan mereka sendiri.
Sejumlah warga di Kota Bungku menuturkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung beberapa hari. BBM sudah tidak ada, mau melakukan pengisian di Pertamina juga tidak ada. Akhirnya kendaraan bermotor dan roda empat sulit mendapatkan pengisian BBM. Situasi ini membuat masyarakat harus berputar-putar mencari bahan bakar, menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, namun hasilnya tetap nihil. Aktivitas yang seharusnya berjalan normal kini terganggu hanya karena persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Eceran juga sudah tidak ada di mana-mana, dan ini bisa membuat menghambat perekonomian masyarakat Morowali, akibat BBM tidak ada,” tegas salah seorang warga, Rabu malam (21/10/2026). Pernyataan tersebut menggambarkan betapa dalamnya keresahan yang dirasakan masyarakat. Ketika jalur resmi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak lagi dapat diandalkan dan jalur eceran juga ikut menghilang, masyarakat benar-benar berada dalam posisi sulit. Mereka tidak lagi bertanya kapan antrean selesai, tetapi bertanya di mana BBM bisa didapatkan.
Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele. BBM bukan hanya untuk kendaraan pribadi. BBM adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Ketika BBM tidak ada, distribusi barang terhambat, jasa transportasi lumpuh, aktivitas perdagangan melambat, pelayanan masyarakat terganggu, dan berbagai kegiatan usaha ikut tersendat. Pedagang tidak dapat mengangkut dagangannya, pengemudi angkutan tidak dapat beroperasi, petani dan nelayan kesulitan menggerakkan alat produksinya, dan masyarakat umum kehilangan waktu produktif mereka hanya untuk mencari bahan bakar. Dampaknya berantai dan menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat.
Ironisnya, kesulitan ini terjadi di Morowali, daerah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri dan investasi di Sulawesi Tengah. Di tengah geliat industri, lalu lalang kendaraan operasional, dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, masyarakat lokal justru merasa tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Kemajuan industri seharusnya dibarengi dengan jaminan pelayanan publik yang memadai, terutama ketersediaan energi. Jika masyarakat harus menjerit hanya untuk mendapatkan BBM, maka ada persoalan serius yang harus segera dibedah dan diselesaikan secara terbuka.
Pemerintah daerah, Pertamina, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan seluruh pemangku kepentingan tidak bisa lagi hanya sekadar melihat persoalan ini dari kejauhan. Diperlukan langkah nyata, terukur, dan segera. Evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan BBM masyarakat, kapasitas dan jumlah SPBU, kelancaran distribusi dari hulu ke hilir, serta pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran harus segera dilakukan. Jika kebutuhan terus meningkat, penambahan fasilitas SPBU atau alternatif layanan distribusi BBM perlu dikaji berdasarkan data kebutuhan dan kondisi di lapangan, bukan sekadar wacana yang berulang setiap tahun tanpa realisasi.
Pengawasan juga menjadi kunci penting. Ketika BBM langka, potensi penyimpangan, penimbunan, hingga permainan harga di tingkat eceran semakin besar. Masyarakat sudah mengeluhkan harga Pertamax eceran yang tembus Rp 25.000,- per liter. Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat tidak hanya kesulitan mendapatkan BBM, tetapi juga harus membayar jauh lebih mahal dari harga yang seharusnya. Karena itu, pengawasan distribusi dan penegakan aturan harus diperketat, agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi di atas penderitaan masyarakat.
Persoalan BBM di Morowali saat ini adalah ujian bagi komitmen pemerintah dan seluruh pihak terkait. Apakah kekayaan SDA Morowali benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakatnya, atau hanya dinikmati oleh segelintir pihak sementara masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan bahan bakar? Pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan, bukan hanya dengan janji. Masyarakat tidak membutuhkan kalimat yang menenangkan sesaat, tetapi membutuhkan solusi yang dapat dirasakan langsung di lapangan, BBM tersedia, antrean berkurang, harga terkendali, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.
Sudah saatnya semua pihak duduk bersama, membuka data secara transparan, mencari akar persoalan, dan merumuskan langkah konkret yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Jangan biarkan keluhan ini berubah menjadi krisis kepercayaan. Jangan biarkan jeritan masyarakat menjadi suara yang terus berulang tanpa penyelesaian. Pemerintah daerah harus hadir sebagai pengayom, Pertamina harus hadir sebagai penjamin distribusi energi, dan DPRD harus hadir sebagai pengawal aspirasi rakyat.
Morowali tidak kekurangan potensi. Morowali tidak kekurangan kekayaan alam. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberpihakan dan keseriusan. Masyarakat Morowali hanya meminta hal yang sederhana, kemudahan dalam memperoleh energi untuk menggerakkan kehidupan dan perekonomian mereka. Jika persoalan BBM ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, aktivitas ekonomi akan kembali bergairah, dan Morowali dapat benar-benar maju, produktif, dan sejahtera, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kehidupan nyata masyarakatnya.(**)
