PALU — Palu memanas pada Senin (12/10/2026). Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Morowali Menggugat turun ke jalan, mengepung dua pusat kekuasaan di Sulawesi Tengah. Aksi dimulai dari depan Gedung DPRD Provinsi Sulteng, lalu dilanjutkan dengan long march menuju Kantor Gubernur Sulteng.
Aksi ini dimotori Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (IP2MM) bersama 8 paguyuban tingkat kecamatan se-Kabupaten Morowali. Mereka datang dengan satu suara: Selamatkan Morowali.
Isu itu diangkat atas keprihatinan mendalam terhadap masifnya krisis lingkungan, konflik agraria, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur yang dialami masyarakat Morowali.
Dalam aksi tersebut, massa membongkar sepuluh tuntutan yang menjadi keresahan warga. Mereka menuntut evaluasi total terhadap seluruh perusahaan, tata kelola pertambangan, hingga standar keselamatan kerja yang ada di Morowali. Mereka juga menuntut transparansi penuh atas pengelolaan dan penyaluran dana CSR dari seluruh perusahaan yang beroperasi di sana.
Terkait listrik, massa menegaskan bahwa suplai listrik di Menui Kepulauan memang sudah diresmikan, namun belum merata secara menyeluruh di seluruh Kecamatan Menui. Karena itu mereka meminta Pemprov Sulteng mendesak Bupati Morowali agar segera merealisasikan suplai listrik 24 jam penuh secara merata untuk seluruh masyarakat Menui Kepulauan. Tuntutan ini telah mereka sampaikan langsung ke DPRD Provinsi.
Desakan lain yang tak kalah keras adalah penghentian pemberian IUP baru di seluruh wilayah Morowali untuk mencegah krisis ekologis yang semakin parah, pencabutan IUP PT BAP yang akan kembali beroperasi di Desa Puungkoilu, serta penghentian dan penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang masih bebas berkeliaran.
Massa juga mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan dan pemerataan infrastruktur secara adil di semua wilayah, mendesak DLH Morowali untuk segera menyelesaikan kerusakan lingkungan akibat tambang, mendesak Gubernur Sulteng bersama Satgas PKA untuk menuntaskan konflik agraria, serta mendesak penyelesaian tuntas dan adil atas konflik Warga Lokal dan Tenaga Kerja Asing di kawasan Matarape.
“Kami menuntut langkah serius dan tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan biarkan Morowali terus dieksploitasi tanpa kepastian kesejahteraan, keadilan agraria, dan keselamatan bagi masyarakatnya,” teriak salah satu orator.
“Kehadiran kami bukan sekadar menyampaikan orasi, tapi ada kepedulian yang lebih besar yang tergerak dari hati nurani. Kami ingin menjaga tempat lahir dan besar kami dari pemerintah yang rakus tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Aksi ini menjadi penanda bahwa mahasiswa Morowali tidak lagi mau diam. Bagi mereka, Morowali bukan sekadar tanah tambang, tapi tanah lahir yang harus diselamatkan.
(Sumber : Aliansi Mahasiswa Morowali)
