MOROWALI – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bahodopi (FK-PPMKB), Rafki, mengecam sikap anggota DPRD Kabupaten Morowali, Muslimin Dg. Masiga, saat menyampaikan protes terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Keurea.
Berdasarkan pemberitaan, tindakan memukul meja saat menyampaikan protes tersebut dinilai memicu ketegangan di lokasi.
Menurut Rafki, persoalan tersebut tidak dapat dimaklumi sebagai ekspresi spontan seorang anggota dewan. Sebagai pejabat publik, anggota DPRD terikat norma kepantasan, tata tertib, dan kode etik kelembagaan.
“Kami mengecam tindakan tersebut. Kritik terhadap DPT adalah hak dan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tetapi fungsi pengawasan tidak boleh mengabaikan etika. Ketegasan wakil rakyat harus dibangun melalui argumentasi, mekanisme kelembagaan, dan kepatuhan terhadap aturan, bukan melalui tindakan emosional yang berpotensi memperkeruh keadaan,” tegas Rafki saat dikonfirmasi, Rabu 26 Agustus 2026.
Rafki menilai, sikap tersebut bertentangan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat. Regulasi daerah dibentuk untuk menjaga ketenteraman dan kepastian hukum. Karena itu, pejabat publik semestinya menjadi pihak pertama yang memberi contoh.
“Bagaimana masyarakat diminta menjaga ketertiban jika pejabat yang seharusnya jadi teladan justru meningkatkan tensi persoalan? Ini bukan sekadar soal memukul meja. Ini menyangkut keteladanan pejabat publik dan bagaimana kewenangan digunakan secara beretika,” ujarnya.
Ia menegaskan FK-PPMKB tidak mempersoalkan substansi kritik Muslimin terhadap DPT. Isu DPT memang serius karena berkaitan dengan hak politik masyarakat dan proses demokrasi. Namun, substansi yang benar tidak membenarkan cara penyampaian yang tidak etis.
“Kalau ada persoalan DPT, kedepankan data, argumentasi, klarifikasi, dan mekanisme hukum. Jangan sampai substansi yang harusnya jadi perhatian publik justru tenggelam karena perilaku yang dianggap arogan,” kata Rafki.
Menurut Rafki, DPRD Kabupaten Morowali seharusnya mengambil posisi sebagai penengah dan pengawal kepentingan masyarakat. Anggota dewan harus mampu meredakan ketegangan dan memastikan persoalan diselesaikan berdasarkan aturan.
Karena itu, FK-PPMKB mendorong agar tindakan Muslimin Dg. Masiga menjadi bahan evaluasi internal DPRD, khususnya dari aspek kode etik, tata tertib, dan kepantasan sebagai pejabat publik. Evaluasi tersebut bukan untuk membatasi fungsi pengawasan, tetapi untuk memastikan fungsi itu berjalan profesional dan bermartabat.
“Kami meminta DPRD Morowali tidak permisif terhadap perilaku yang menurunkan wibawa lembaga. Wakil rakyat harus jadi contoh menyelesaikan persoalan secara rasional dan konstitusional. Jangan sampai lembaga yang seharusnya jadi tempat mencari solusi justru dilihat sebagai bagian dari persoalan,” tegasnya.
Rafki menutup dengan menegaskan bahwa kualitas wakil rakyat tidak ditentukan oleh kerasnya suara di forum, melainkan oleh kualitas argumentasi, kepatuhan terhadap aturan, kemampuan mengendalikan diri, dan keberhasilannya menghadirkan penyelesaian bagi masyarakat.(*)
