MOROWALI, SULTENG – Kondisi pembangunan di Kabupaten Morowali, khususnya di wilayah Ibu Kota Kabupaten Bungku, kembali mendapat sorotan. Zulfikar, mahasiswa asal Morowali, menilai pembangunan di Kota Bungku sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi daerah belum mendapatkan perhatian yang semestinya.
Menurut Zulfikar, Bungku seharusnya menjadi wajah utama Kabupaten Morowali. Karena itu, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek fisik tertentu, sementara persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat justru belum mendapatkan solusi yang jelas dan solutif.
“Saya melihat hari ini ada kesan Pemerintah Kabupaten Morowali membelakangi pembangunan Kota Bungku. Bungku adalah ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan sekaligus salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau wajah ibu kota saja tidak dibenahi secara serius, lalu bagaimana kita berbicara tentang pemerataan pembangunan?” ujar Zulfikar.
Ia menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang melakukan renovasi terhadap sejumlah fasilitas atau ikon daerah, termasuk tugu yang berada di Bahomohoni. Menurutnya, pembangunan dan penataan wajah daerah memang penting, tetapi pemerintah juga harus mampu menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Zulfikar mempertanyakan mengapa persoalan yang lebih mendesak, seperti kondisi Pasar Bungku dan aktivitas ekonomi masyarakat, belum mendapatkan penyelesaian yang benar-benar berpihak kepada pedagang dan masyarakat kecil.
“Kita tidak menolak pembangunan tugu atau penataan kota. Tetapi pemerintah harus melihat mana yang lebih urgen. Jangan sampai kita sibuk mempercantik simbol, sementara pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat justru menghadapi persoalan dan pedagang menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat,” katanya. Minggu(23/08/2026)
Menurutnya, persoalan pembangunan Morowali tidak dapat hanya dilihat dari seberapa banyak proyek fisik yang dibangun. Pembangunan harus diukur dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Ia juga menilai berbagai sektor kehidupan masyarakat Morowali saat ini menghadapi tantangan. Petani, nelayan, pedagang, hingga masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor ekonomi lokal, membutuhkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dasar mereka.
“Nasib masyarakat Morowali hari ini sangat miris jika pemerintah hanya melihat pembangunan dari angka proyek dan pembangunan fisik. Pemerintah harus turun melihat langsung bagaimana kondisi petani, nelayan, pedagang dan masyarakat kecil. Mereka membutuhkan keberpihakan kebijakan, bukan sekadar pembangunan yang terlihat dari luar,” tegas Zulfikar.
Sebagai mahasiswa Morowali, Zulfikar menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan semata-mata untuk menyerang pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan daerah dan masa depan masyarakat Morowali.
Ia meminta Bupati Morowali dan jajaran pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah juga diminta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar kebijakan pembangunan tidak hanya lahir dari perspektif pemerintah, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan pemerintah. Kami ingin pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Morowali bukan hanya tentang investasi dan pembangunan fisik. Morowali juga tentang petani, nelayan, pedagang, pemuda, dan seluruh masyarakat yang setiap hari menggantungkan hidupnya di daerah ini,” ungkapnya.
Zulfikar berharap Pemerintah Kabupaten Morowali kembali menempatkan pembangunan Kota Bungku sebagai salah satu prioritas strategis, termasuk pembenahan kawasan perkotaan, fasilitas publik, pasar, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, wajah ibu kota kabupaten mencerminkan wajah pemerintah daerah. Karena itu, Bungku harus dibangun secara serius, terencana, dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kita membangun apa yang terlihat indah, tetapi melupakan apa yang paling dibutuhkan rakyat. Karena ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berdirinya bangunan, tetapi ketika masyarakat merasakan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk mereka,” pungkas Zulfikar.(*)
