Morowali, Rakyatbersuara.com – Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD-KK Morowali), Amrin, mengecam pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, terkait 718 mahasiswa yang gagal menerima beasiswa daerah tahap III tahun 2025.
Sebelumnya, melalui akun media sosial resmi Bupati Morowali pada Jumat (31/10/2025), Arifin menyebut kuota beasiswa tahap III hanya mampu menampung 548 mahasiswa dari total pendaftar. Ia juga mengakui adanya kesalahan teknis di internal dinas dalam menghitung jumlah mahasiswa penerima.
“Ini murni kesalahan dari dinas yang tidak cermat menghitung jumlah mahasiswa yang banyaknya mendaftar untuk mendapatkan beasiswa Rp 12 juta ini,” ujar Arifin.
Arifin menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar mahasiswa yang belum terakomodir dapat menerima Beasiswa Berani Cerdas, program bantuan pendidikan yang digagas oleh Gubernur Sulteng, meskipun nilainya lebih kecil.
“Walaupun nilainya tidak seperti di Morowali,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari GRD KK Morowali. Amrin menilai sikap pemerintah daerah mencerminkan ketidaksiapan dan ketidakadilan dalam pengelolaan beasiswa, yang berdampak langsung terhadap ratusan mahasiswa.
“Pernyataan kepala dinas itu seolah mengkotak-kotakan penerima. Mahasiswa tahap I dan II mendapat Rp 12 juta, sementara 700 lebih mahasiswa di tahap III justru tidak diakomodir,” tegas Amrin melalui pesan WhatshApp kepada Rakyatbersuara.com, Jumat (31/10/2025).
Ia juga menyoroti komitmen politik Bupati Morowali yang dianggap tidak konsisten terhadap janji kampanye dalam bidang pendidikan.
“Seharusnya Bupati sudah paham dan siap merealisasikan bantuan pendidikan ini tanpa harus mengorbankan ratusan mahasiswa,” ucapnya.
Terkait rencana pengalihan mahasiswa ke program Beasiswa Berani Cerdas yang hanya senilai Rp3 juta, Amrin menyebut langkah itu tidak adil dan berpotensi menimbulkan konflik baru.
“Kalau tidak ada solusi dari Bupati Morowali, berarti Bupati sengaja menciptakan ketidakadilan dalam program-programnya. Jangan karena tahap I dan II sudah terealisasi lalu menganggap visi misinya selesai,” ujar Amrin.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali tidak menyerahkan berkas mahasiswa ke Pemprov Sulteng sebelum ada penyelesaian di tingkat kabupaten.
“Masalah ini harus diselesaikan oleh Pemerintah Morowali sendiri. Bupati harus mengambil sikap tegas agar 700-an mahasiswa ini mendapat perlakuan yang sama seperti penerima tahap sebelumnya,” tegasnya.
Amrin menutup pernyataannya dengan ultimatum bahwa GRD KK Morowali akan kembali turun ke jalan jika dalam waktu satu minggu tidak ada solusi konkret dari Pemkab Morowali.
“Kami mengajak seluruh lembaga kemahasiswaan dan organisasi kedaerahan untuk bersama-sama mengawal persoalan ini hingga mahasiswa mendapatkan haknya,” tandasnya.
Sumarlin
