PALU – Kesabaran masyarakat Bungku Barat, Kabupaten Morowali, diuji. Konflik lahan dengan PT Citra yang sudah berlangsung bertahun-tahun tak kunjung menemukan titik terang. Di tengah kebuntuan itu, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bungku Barat / HIPPMA BB akhirnya turun gunung menemui Satgas Penyelesaian Konflik Agraria / PKA Provinsi Sulawesi Tengah.
Mereka datang bukan untuk membuat keributan. Mereka datang membawa keresahan ribuan warga yang hidupnya menggantung karena kepastian hukum atas tanahnya tidak jelas.
Ketua Umum HIPPMA BB, Rahmat Hidayat, menegaskan kedatangan mereka ke Palu, Kamis (30/07/2026), adalah bentuk terakhir dari upaya persuasif sebelum keresahan masyarakat meluap lebih jauh.
“Kami datang ke Satgas PKA karena pintu dialog dengan perusahaan seolah tertutup. Masyarakat sudah lelah. Tanah yang mereka warisi turun-temurun, yang jadi sumber hidup, hari ini statusnya digantung,” ujar Rahmat dengan nada tegas.
TUNTUT KEPASTIAN, BUKAN JANJI
Menurut Rahmat, konflik agraria ini bukan persoalan baru. Sudah terlalu lama masyarakat Bungku Barat hidup dalam ketidakpastian. Klaim sepihak, aktivitas perusahaan, dan minimnya kejelasan batas membuat warga resah.
“Yang kami minta sederhana: kepastian. Tanah itu adalah ruang hidup, tempat bertani, tempat anak-cucu kami bergantung. Jangan sampai rakyat di negerinya sendiri jadi tamu,” katanya.
HIPPMA BB menilai Satgas PKA adalah harapan terakhir. Sebagai lembaga yang punya mandat langsung dari negara, Satgas diminta tidak hanya mencatat laporan, tapi hadir dan memfasilitasi.
“Kami meminta Satgas PKA segera memfasilitasi pertemuan resmi antara masyarakat dan PT Citra. Duduk satu meja. Buka semua data. Selesaikan secara adil dan transparan,” desak Rahmat.
JANGAN BIARKAN KONFLIK LARUT
Rahmat memperingatkan, konflik agraria yang dibiarkan berlarut-larut adalah bom waktu sosial. Ketika hukum dan dialog tidak bekerja, potensi benturan di lapangan akan semakin besar.
“Konflik tidak akan selesai kalau satu pihak terus menghindar. Kami minta itikad baik dari PT Citra untuk duduk bersama. Negara juga harus hadir. Jangan sampai masyarakat merasa diperlakukan tidak adil di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan asal Bungku Barat, HIPPMA BB menyatakan sikap: akan terus mengawal kasus ini sampai ada keputusan yang jelas. Bagi mereka, ini bukan sekadar sengketa batas. Ini soal hak hidup, soal martabat, soal keadilan.
“Kami tidak akan mundur. Kami akan kawal sampai masyarakat mendapatkan haknya. Karena di balik setiap konflik agraria, ada keluarga yang lapar, ada anak yang tidak bisa sekolah, ada masa depan yang digadaikan karena ketidakpastian,” tutup Rahmat.
Hingga berita ini diturunkan, Satgas PKA Sulteng belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan fasilitasi tersebut. Sementara itu, warga Bungku Barat masih menunggu, kapan negara benar-benar hadir menyelesaikan persoalan mereka.(red)
