MOROWALI – Forum Rakyat Bersatu Morowali, FORBES, mendesak pemerintah dan DPRD segera menyelesaikan polemik Hak Guna Usaha PT Cahaya Idola Tunggal Rona Alam, PT CITRA, di Kecamatan Bungku Barat.
Ketua Umum FORBES Morowali Abd. Jamil, yang akrab disapa Bang Hanto, menilai konflik agraria yang berlangsung bertahun-tahun itu tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Persoalan ini bukanlah isu baru. Konflik ini telah berlangsung cukup lama dan sudah berkali-kali menjadi perhatian publik. Sangat disayangkan apabila sampai hari ini belum ada penyelesaian yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Negara harus hadir untuk memastikan setiap hak masyarakat terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pihak perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Bang Hanto.
Menurut FORBES, dugaan tumpang tindih antara areal HGU PT CITRA dengan lahan masyarakat, termasuk lahan transmigrasi, telah berulang kali disampaikan ke pemerintah daerah, DPRD, hingga instansi terkait. Namun hingga kini belum ada kepastian hukum.
FORBES mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas HGU, batas areal, dan memastikan tidak ada tumpang tindih dengan hak masyarakat. Penyelesaian, kata dia, harus transparan, objektif, dan berdasarkan data serta dokumen sah.
FORBES juga meminta Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian ATR/BPN, dan instansi terkait lebih responsif. Mediasi berulang dinilai tidak cukup tanpa keputusan yang berkekuatan hukum.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. DPRD harus hadir menjalankan fungsi pengawasannya, sementara pemerintah wajib menunjukkan keberpihakannya terhadap penyelesaian konflik yang adil dan sesuai hukum. Persoalan ini tidak boleh terus diwariskan dari tahun ke tahun tanpa kejelasan,” tegas Bang Hanto.
FORBES mendesak DPRD Kabupaten Morowali dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memanggil pemerintah, ATR/BPN, perusahaan, dan perwakilan masyarakat untuk mengurai akar persoalan dan melahirkan solusi berkeadilan.
FORBES menegaskan desakan ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan bentuk kepedulian. Organisasi itu berharap pemerintah segera melakukan penelusuran fakta dan verifikasi dokumen secara terbuka agar hak masyarakat terlindungi, kepastian hukum terwujud, dan iklim investasi di Morowali tetap sehat.(*)
