Example 728x250

Proyek Parit Diduga Asal Jadi, Warga Air Limau Geram Warga Minta Dinas Terkait Turun Tangan, Nilai Kontraktor Arogan dan Abaikan Kesepakatan Titik Nol

Muara Enim, Rakyatbersuara.com – Fenomena pembangunan di Desa Air Limau, Kecamatan Rambang Niru, kembali memantik kegelisahan publik. Selain jalan desa yang masih berdebu dan tak kunjung mendapat penanganan serius, kini muncul dugaan pengerjaan proyek parit yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim dilakukan secara asal-asalan.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, kontraktor atau pemborong yang mengerjakan proyek parit tersebut diduga merupakan pihak yang sama yang menguasai sejumlah proyek di desa-desa lain. Penunjukan pihak rekanan ini bahkan disinyalir tanpa proses yang transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan kuat adanya praktik “penempatan orang” atau penunjukan langsung terselubung.

Lebih jauh, pemborong tersebut dituding tidak melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik dalam pengadaan material maupun penyediaan tenaga kerja lokal. Seluruh pekerja dan bahan baku justru didatangkan dari luar desa, bahkan dari luar kecamatan, yang menimbulkan kekecewaan warga karena potensi ekonomi lokal diabaikan.

Yang lebih mengejutkan, pengerjaan fisik parit diduga tidak sesuai dengan titik nol yang telah ditetapkan bersama sebelumnya oleh pihak PU, perangkat desa, dan unsur terkait. Kepala Desa Air Limau membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi Rakyatbersuara.com, bahwa lokasi pembangunan bergeser dari kesepakatan awal.

Akibatnya, warga Desa Air Limau merasa geram dengan sikap kontraktor yang dinilai arogan dan tidak profesional. Mereka menilai proyek tersebut bukan hanya dikerjakan dengan kualitas rendah, tetapi juga melanggar komitmen teknis yang telah disepakati.

“Kalau tidak sesuai titik nol, bongkar saja! Jangan seenaknya mengubah lokasi. Sudah dikerjakan asal jadi, titiknya pun melenceng,” tegas seorang warga Air Limau yang enggan disebut namanya.

Masyarakat mendesak agar pembangunan mengikuti titik nol yang telah disepakati. Jika tetap dibiarkan, mereka menilai hal itu merupakan pelanggaran aturan serta bentuk pembangkangan terhadap aspirasi warga.

Proyek yang dibiayai uang rakyat semestinya membawa manfaat, bukan memunculkan kecurigaan dan kemarahan. Warga kini menunggu respons tegas dari dinas terkait, termasuk evaluasi terhadap kontraktor yang terlibat serta peninjauan ulang pekerjaan yang dianggap menyimpang.

Mustopa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250 Example 728x250