Morowali, Rakyatbersuara.com-
Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK Morowali) menyoroti ketidaksiapan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mengelola program beasiswa daerah tahap III tahun 2025. Sebanyak 718 mahasiswa dinyatakan gagal menerima bantuan, sehingga menuai kekecewaan dan kritik dari kalangan mahasiswa.
Ketua GRD KK Morowali, Amrin, menyebut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morowali sebelumnya merupakan bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menunaikan komitmen pendidikan.
“Pernyataan kepalq dinas adalah bentuk pengkotak-kotakan penerima. Mahasiswa tahap I dan II mendapwt Rp 12 juta, tapi di tahap III justru 700 lebih mahasiswa tidak diakomodir,” kata Amrin kepada Rakyatbersuara.com, Jum’at (31/10/2025).
Amrin juga menyinggung janji politik Bupati Morowali yang dinilai belum terealisasi secara penuh.
“Seharusnya bupati sudah siap merealisasikan bantuan pendidikan tanpa harus mengorbankan ratusan mahasiswa,” ucapnya.
Terkait rencana pengalihan mahasiswa ke Beasiswa Berani Cerdas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai bantuan Rp3 juta, Amrin menilai kebijakan itu tidak adil.
“Kalau tidak ada solusi dari Bupati Morowali, berarti bupati sengaja menciptakan ketidakadilan dalam program-programnya. Jangan karena tahap I dan II sudah terealisasi lalu menganggap visi misinya seleaai,” tegasnya.
Ia juga meminta Disdikbud Morowali tidak menyerahkan berkas mahasiswa ke provinsi sebelum ada penyelesaian di tingkat kabupaten.
“Masalah ini harus diselesaikan di daerah sendiri. Bupati harus mengambil sikap tegas agar 700-an mahasiswa ini mendapat perlakuan yang sama seperti penerima sebelumnya,” tambahnya
Amrin menegaskan, jika dalam waktu satu minggu tidak ada solusi konkret, pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi bersama lembaga kemahasiswaan dan organisasi kedaerahan di Morowali.
Kadis Pendidikan Morowali Klarifikasi
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, S.Pd., M.M, memberikan klarifikasi atas isu 718 mahasiswa yang tidak menerima beasiswa daerah tahap III.
Dalam keterangannya kepada media, Jumat malam (31/10/2025), Arifin menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat selama dua minggu, dan program beasiswa tersebut merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya.
“Saya ini baru masuk jadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, belum cukup satu bulan, baru dua minggu. Program beasiswa itu dibuat oleh Kadis lama. Mereka hanya menganggarkan untuk 4.050 oranv di tahun 2025,” ujar Arifin.
Menurutnya, saat pendaftaran tahap III dibuka, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 1.200 mahasiswa, sedangkan kuota tersisa hanya sekitar 500 orang. Akibatnya, sebanyak 718 mahasiswa tidak terakomodir dalam program tersebut.
“Penetapan sudah selesai dan perubahab anggaran sudah turup buku. Jadi saya hanya meneruskan. Padahal saya lihat masij ada dana MBG sekitar Rp80 miliar yang tidak terpakai, tapi tidak bisa digeser karena sudah lewat penetapan,” terangnya.
Arifin menegaskan, persoalan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat sebelumnya.
“Kalau mau demo, ya demo saja Kadis sebelumnya,” tegasnya.
Sebagai langkah alternatif, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar mahasiswa yang belum terakomodir dapat masuk ke program Beasiswa Berani Cerdas.
“Solusinya satu, berkoordinasi dengan provinsi. Siapa tahu bisa masuk ke Beasiswa Berani Cerdas daripada tidak dapat sama sekali,” katanya.
Arifin menambahkan, total pendaftar tahun ini mencapai 5.200 mahasiswa, sementara anggaran hanya cukup untuk 4.050 penerima.
“Sebetulnya ini tanggung jawab Kadis sebelumnya. Mereka yang harus ditanya, kenapa hanya anggarkan segitu, padahal uang daerah masih banyak,” pungkasnya.
Sumarlin
