Morowali, rakyatbersuara.com, – Emil Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali yang seharusnya menjadi titik koordinasi dalam berbagai isu terkait infrastruktur jalan ternyata sangat sulit untuk ditemui. Media yang berusaha melakukan konfirmasi terkait persoalan kerusakan jalan akibat aktivitas dump truk 10 roda milik PT. IHIP terhambat dalam upaya menemui Kepala Dinas.
Beberapa kali pihak media mencoba mengunjungi kantor Dinas Perhubungan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, namun Kepala Dinas sering kali tidak ada di tempat, ternyata keberadaannya di kantor sering kali tidak dapat dipastikan. Ketika Kepala Dinas akhirnya ditemukan di kantornya pada Senin, 20 Januari 2025 beliau menolak untuk bertemu dengan alasan sedang ada tamu.
“Bukan hanya sekali saya datangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali, sudah ada 5 kali termasuk hari ini. Saat saya datang ke kantor hari ini pukul 11. 06, saya bersamaan sampai dengan Kepala Dinas perhubungan, namun saat masuk dikantor saya diberitahukan oleh staf bahwa beliau sedang ada tamu dan meminta saya untuk menunggu,” ungkap pihak media ini yang mencoba menemui Kepala Dinas.
Setelah beberapa saat menunggu, staf Dinas Perhubungan kembali memberi kabar bahwa Kepala Dinas tidak bisa ditemui. Menurut staf, beliau sedang memiliki janji dengan orang lain dan meminta untuk dijadwalkan pertemuan pada jam 2 siang, meskipun posisi Kepala Dinas sudah berada di kantor saat itu.
Pihak Media merasa kecewa dengan sikap tersebut, karena informasi yang dibutuhkan sangat penting untuk publikasi terkait perkembangan laporan kerusakan jalan yang dikeluhkan warga Ambunu pada 7 Januari 2025 lalu. Media juga menilai bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi prioritas, terutama ketika terkait dengan masalah infrastruktur yang mempengaruhi masyarakat banyak.
“Kami memahami bahwa Kepala Dinas memiliki banyak kegiatan, namun seharusnya ada transparansi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi persoalan yang merugikan warga,” ujar pihak media yang mencoba menemui Kepala Dinas.
Kekecewaan ini juga tercermin dari pernyataan masyarakat pada 7 Januari 2025 dihadapan A. R Yusup Sekertaris Dinas Perhubungan, ketika warga Ambunu mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Dinas Perhubungan yang dianggap tidak responsif. Ia menyatakan, “Jangan-jangan Dinas Perhubungan sudah kenyang, sehingga mengabaikan persoalan yang menimbulkan dampak besar ini. Jalan kami rusak, kendaraan besar terus melintas, dan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah,” ujarnya dengan nada kecewa.
Sikap tidak kooperatif ini semakin memperburuk citra pemerintah daerah, yang diharapkan dapat lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya keluhan warga tentang kerusakan jalan akibat penggunaan dump truk 10 roda, masyarakat berharap agar Kepala Dinas Perhubungan dapat lebih terbuka dan memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil. (Wiwi)
