Morowali, rakyatbersuara.com – Proyek pembangunan jalan akses menuju Bandara Maleo di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menghadapi tantangan serius akibat keterlambatan pembebasan lahan yang belum terselesaikan hingga memasuki tahun anggaran baru. Situasi ini berpotensi membawa sejumlah dampak negatif, baik bagi anggaran pemerintah, kontraktor, maupun masyarakat terdampak.
Proyek strategis ini, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah, kini terhambat karena belum tercapainya kesepakatan ganti rugi lahan dengan beberapa warga Desa Umbele. Kondisi tersebut memaksa proyek ini menyebrang ke tahun anggaran baru, yang memerlukan pengelolaan ulang anggaran dan dapat memicu pembengkakan biaya.
Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat anggaran yang telah dialokasikan pada tahun sebelumnya tidak sepenuhnya terserap. “Ketika proyek melewati batas tahun anggaran, pemerintah harus mengembalikan sisa anggaran ke kas negara atau daerah, dan itu artinya pekerjaan yang belum selesai harus dianggarkan ulang di tahun berikutnya,” ujarnya kepada media pada Senin, 6 Januari 2025.
Selain masalah administrasi, keterlambatan ini juga berdampak pada kontraktor dan pekerja proyek. Kontraktor menghadapi risiko biaya tambahan akibat waktu pengerjaan yang lebih panjang, sementara pekerja harus menanggung ketidakpastian pendapatan. “Pekerjaan terhenti, dan itu jelas merugikan yang bekerja di proyek ini. Penghasilan terganggu karena masalah ini,” tuturnya.
Namun, di tengah berbagai hambatan ini, langkah pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan persoalan ganti rugi patut diapresiasi. Pemerintah daerah, termasuk Bupati Morowali telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan negosiasi dengan warga pemilik lahan. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan titik temu, usaha tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik.
“Kita perlu menghargai langkah pemerintah yang tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif meskipun negosiasi ini cukup rumit. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan proyek ini,” jelas sumber tersebut.
Di sisi lain, pekerjaan jalan akses ini sebenarnya tinggal menyisakan sebagian kecil untuk diselesaikan. Namun, dana yang masih tertahan menjadi hambatan utama. “Dana yang ditahan seharusnya segera dicairkan agar pekerjaan yang tersisa ini cepat selesai. Jika ini terus tertunda, kerugian akan semakin besar, baik bagi pemerintah, pekerja, maupun masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Proses pembebasan lahan yang lambat menjadi kunci dari semua hambatan yang ada. “Jika masalah ganti rugi ini terus berlarut-larut, proyek ini tidak hanya mengalami pembengkakan biaya tetapi juga kehilangan momentum,” tambah sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait langkah-langkah penyelesaian masalah ini. Dengan waktu yang terus berjalan, masyarakat, pekerja, dan kontraktor berharap ada tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan agar proyek strategis ini dapat diselesaikan tanpa merugikan banyak pihak. (Wiwi/Tim)
