MOROWALI – Hampir Rp1 Triliun uang rakyat nganggur. Data SILPA Kabupaten Morowali mencapai Rp848,77 miliar. Angka fantastis itu bukan prestasi. Ini alarm.
SILPA atau Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran seharusnya kecil. Karena besarnya SILPA adalah cermin gagalnya pemerintah merencanakan dan mengeksekusi anggaran.
“Ini menunjukkan lemahnya monitoring dan evaluasi Pemda. Uang rakyat dari pajak mengendap, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang tertunda,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik, Minggu (12/07/2026)
Angka Rp848,77 miliar itu bukan uang receh. Dengan dana sebesar itu, Pemkab bisa membangun ratusan kilometer jalan desa, merevitalisasi puluhan puskesmas, atau memberikan beasiswa untuk ribuan anak Morowali. Tapi faktanya, uang itu hanya diam di rekening kas daerah.
Pertanyaannya kemudian: mengapa bisa sebesar ini?
Potensi Korupsi Mengintai
SILPA sebesar ini punya 3 bom waktu:
1. Rawan Korupsi. Dana mengendap rawan diputar, dikondisikan, atau jadi bancakan proyek siluman di tahun berikutnya. Polanya klasik: SILPA besar, lalu di tahun berikutnya muncul proyek-proyek mendadak tanpa perencanaan matang.
2. Transparansi Nol. Publik tidak tahu kemana larinya dan kenapa bisa menumpuk hampir 1 Triliun. Tidak ada penjelasan terbuka dari Pemda soal pos-pos mana yang gagal diserap dan siapa yang bertanggung jawab.
3. Perencanaan Amburadul. Ada ketidak-sesuaian target proyek fisik maupun non-fisik. Rencana di atas kertas indah, tapi di lapangan mentok di tender, pembebasan lahan, atau sekadar tidak ada kesiapan teknis. Ada juga faktor tarik-menarik politik anggaran di daerah yang membuat prioritas pembangunan bergeser bukan berdasarkan kebutuhan rakyat.
Paradoksnya, di satu sisi ada proyek dikejar-kejar. Di sisi lain ada uang hampir 1 Triliun yang tidak terserap. Berarti ada anggaran lebih yang harus dikeluarkan lagi dari SILPA. Dobel pemborosan.
Ini bukan soal tidak ada uang. Ini soal tidak becusnya mengelola uang.
Padahal prinsip good government menuntut anggaran ditekan seminim mungkin dan tepat sasaran. Anggaran harus lari ke rakyat, bukan mengendap jadi angka di laporan.
Uang Pajak Rakyat, Bukan Uang Dinas
Perlu diingat, APBD Morowali itu isinya uang pajak masyarakat.
Dari warung, dari tambang, dari gaji PNS, dari setiap transaksi ekonomi di Morowali.
Jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, dampaknya langsung ke rakyat: jalan rusak, puskesmas kosong obat, sekolah tidak ada guru, irigasi mampet.
Membiarkan SILPA mengendap terus-menerus sama saja membuka pintu lebar-lebar untuk penyalahgunaan anggaran. Semakin besar dana yang mengendap, semakin besar godaan untuk “mengaturnya”.
Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
SILPA hampir 1 Triliun jelas bertentangan dengan prinsip efisien dan efektif.
Pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara juga bisa dijerat UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Jika ada unsur memperkaya diri, menyalahgunakan kewenangan, atau merugikan keuangan negara, maka ini bukan lagi soal administrasi. Ini pidana.
Desakan: Audit dan Evaluasi Total
Yang harus segera dievaluasi adalah kinerja Pemda dan dinas terkait. Sebagai pengawas sekaligus pelaksana, mereka wajib melakukan monitoring rutin.
Bukan cukup rapat. Bukan cukup bikin laporan. Harus ada evaluasi kenapa target tidak tercapai, siapa yang lalai, dan bagaimana memastikan tidak terulang.
Setiap proyek daerah harus tepat sasaran, realistis, dan berjalan optimal. Bukan jadi alasan untuk menumpuk SILPA.
Dengan angka Rp848,77 miliar ini, publik berhak bertanya: ada apa dengan pengelolaan keuangan Morowali?
Ini bukan lagi soal keterlambatan serapan. Ini soal akuntabilitas.
Sudah saatnya KPK dan APH masuk. Audit. Telusuri. Periksa alur perencanaan, proses lelang, sampai eksekusi di lapangan.
Jangan sampai dana sebesar ini menguap tanpa jejak. Rakyat Morowali berhak tahu kemana perginya uang mereka.
( Redaksi / Whatsapp : 081371835194)
