Rakyatbersuara.com, Pangkalpinang –Perbaikan tata kelola pertimahan yang yang terus dilakukan pemerintah sebagai regulator menjadi sebuah harapan bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung termasuk PT Timah.
Menyikapi berbagai dinamika yang terjadi terkait rencana penambangan timah PT
Timah di Batu Beriga, Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah (IKT) Riki Febriansyah
menyampaikan aspirasinya mewakili para karyawan PT Timah.
Riki mengatakan, PT Timah sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki
usaha pertambangan sudah selayaknya bisa melaksanakan penambangan di konsesi
perusahaan. Pihaknya berharap, semua pihak bisa memahami hal ini untuk menghindari
dinamika yang berkepanjangan. Ia juga berharap masyarakat tidak mudah percaya
dengan narasi yang bersifat adu domba.
“PT Timah sebagai pemilik IUP sudah memiliki legalitas, kami berharap nantinya ada
komunikasi sinergis dengan semua pihak. Ini Penambangan yang dilakukan secara
legal dan kami yakin dengan hadirnya penambangan ini masyarakat bisa merasakan
manfaatnya,” kata Riki.
“Karyawan PT Timah itu ada 4000 lebih, ribuan tenaga outsourcing, belum keluarga dan
tanggunggan yang juga masyarakat Bangka Belitung, ada juga masyarakat Bangka
Tengah. Kita juga segera mengirim surat untuk menggelar audiensi dengan DPRD
Babel,” katanya.
Kami mempertanyakan DPRD Babel sebagai sebagai sebuah lembaga yang terhormat
yang mempunyai fungsi utama sebagai Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dimana
Fungsi Legislasi sebagai pembuat peraturan daerah, justru anggota yang terlibat
didalam Pansus Penambangan Beriga yang berbicara tanpa berpijak dengan aturan
atura yang ditetapkan, misalnya Perda Zonasi
IKT berharap semua pihak bisa saling menghormati, saling mendukung, saling
memberikan pemahaman tentang aturan aturan yang berlaku, bukan sebaliknya justru
mengadu domba PT Timah dengan Masyarakat.
Ia menyebutkan, karyawan PT Timah juga merupakan bagian masyarakat Bangka
Belitung yang juga memiliki hak yang sama untuk didengarkan aspirasinya oleh para
pemangku kepentingan.
“Harusnya polemik yang terjadi bisa dikomunikasikan oleh seluruh pihak untuk
mendaptkan jalan tengah, hal ini bisa disinergikan, dioptimalkan dan dikelola dengan
baik. Karena penambangan timah juga bisa berdampingan dengan sektor lainnya baik
nelayan maupun pariwisata,” tutupnya. (Ahmad)