MOROWALI – Janji manis di atas kertas, ambyar di lapangan. Besok, Senin 6 Juli 2026, Aliansi Peduli Morowali atau APM akan turun ke jalan. Sasarannya satu: Kantor Bupati Morowali.
Surat pemberitahuan aksi nomor 01/APM/VII/2026 sudah masuk ke Polres Morowali sejak Sabtu 4 Juli 2026. Tajuknya keras: Penyelamatan Daerah Tercinta Morowali`.
Bagi APM, Bupati Morowali saat ini gagal. Visi misi dianggap bualan. Bukti? Data keuangan per 28 Juni 2026.
10 Tuntutan, 1 Kesimpulan: Gagal Urus
Di warung kopi sampai grup WhatsApp, warga Morowali muak. Dari situ lahir 10 tuntutan yang akan diteriakkan APM besok:
1. Stop Boros: Tolak pemborosan anggaran. Hentikan hibah Rp75,5 miliar ke instansi vertikal.
2. Benahi Perencanaan: Wujudkan perencanaan partisipatif. Bereskan SILPA Rp848,77 miliar yang mengendap.
3. CSR Jangan Dikunci: Optimalkan dana CSR. Evaluasi agar manfaatnya langsung ke rakyat, bukan ke laporan.
4. Bayar Guru & Buruh; Jamin gaji guru layak dan tepat waktu. Penuhi hak pekerja outsourcing di Pemda.
5. Tolak Tambang Bungku Tengah: Hentikan aktivitas PT. Duta Sarana Batuan, PT. Batu Alam Prima, PT. Dua Saudara Nikelindo. Tolak izin baru.
6. Tepati Janji Gas & BBM: Pastikan ketersediaan gas dan minyak. Realisasikan janji program gratis.
7. Selamatkan Petani: Selesaikan jalan tani. Distribusi pupuk subsidi tepat sasaran. Perbaiki irigasi dan akses BBM alat tani.
8. Nelayan Jangan Dilupa: Tunaikan janji program pancaroba untuk menaikkan taraf hidup nelayan.
9. Kepulauan Butuh Listrik & Internet: Beri akses setara. Perhatikan nelayan terdampak tambang.
10. Bangun Sekolah,Bukan Panggung: Tuntaskan infrastruktur pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Kelola beasiswa secara partisipatif.
“Pembangunan Monumen, Bukan Manusia”
Koordinator Aksi, Taufik Tamauka, menuding Pemda Morowali lebih sibuk bangun proyek `monumental dan seremonial`.
“Data keuangan per 28 Juni 2026 menunjukkan sinyal merah serius atas kinerja manajemen birokrasi. Efeknya langsung: perputaran ekonomi lambat, daya beli turun, bantuan tidak terealisasi,” ujar Taufik, Minggu 5/7/2026.
Ia menyebut serapan anggaran yang rendah di tengah tahun adalah bukti gagalnya stimulasi ekonomi. Yang rugi? Petani, nelayan, kontraktor lokal, sampai pedagang kecil.
“Di Morowali yang dinamika ekonominya tinggi, macetnya uang pemerintah berarti macetnya perputaran modal rakyat. Aksi ini ruang partisipatif. Pemda tidak boleh lupa: masyarakat harus jadi prioritas utama,” tegas Taufik.
Besok, 10 tuntutan itu akan dibentangkan di depan Kantor Bupati. APM bilang ini bukan sekadar protes. Ini ultimatum.
( Redaksi / Whatsapp : 082311911911)
