Morowali, http://rakyatbersuara.com* – Di tengah riuhnya tarik-menarik politik Morowali, sebuah pengingat pelan tapi tajam disuarakan. Ketua DPD Laskar Antikorupsi Pejuang 45 Sulawesi Tengah, Amirudin Mahmud, berbicara tentang satu hal yang sering dilupakan di ruang sidang: uang rakyat.
“Seorang pengusaha akan bangkrut jika gagal mengelola keuangan. Begitu pula negara. Jika keuangannya tidak dikelola dengan benar, yang bangkrut adalah rakyat,” ucap Amirudin, Rabu malam, 24 Juni 2026.
Bahasa yang digunakan sederhana. Tapi maknanya dalam. Karena ketika sebuah usaha kolaps, yang rugi hanya pemiliknya. Tapi ketika negara salah kelola, yang menanggung bukan bupati, bukan anggota dewan. Yang menanggung adalah ibu-ibu di pasar, petani di kebun, anak-anak di sekolah.
*Ajakan Halus untuk DPRD*
Tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk fraksi, Amirudin menitip pesan pada para wakil rakyat di DPRD. Ia menyebut program Bupati Morowali hari ini adalah denyut nadi kepedulian. Karena itu, LAKI-P45 mengajak legislatif berjalan seiring.
“Ketika eksekutif dan legislatif satu barisan, pembangunan lancar. Rakyat yang merasakan manfaatnya. Ikuti saja program yang sudah dirancang baik untuk rakyat,” katanya.
Kalimatnya adalah ajakan. Tapi juga peringatan. Karena visi misi Bupati, kata Amirudin, bukan lahir dari ruang ber-AC. Itu suara rakyat yang dititipkan. Maka menolak program Bupati, sama artinya menutup telinga dari suara rakyat sendiri.
“Bagi kami sederhana. Uang negara itu uang rakyat. Wajib untuk kepentingan umum. Jika diselewengkan untuk kepentingan pribadi, LAKI-P45 tidak akan diam,” tegasnya.
Bappeda Ikut Mengamini
Amirudin Mahmud, yang akrab disapa Udin Teropong, juga membawa kabar dari Bappeda Kabupaten Morowali. Katanya, Kepala Bappeda, Hasin, mengamini pernyataan LAKI-P45 bahwa arah kebijakan bupati memang berpihak pada rakyat.
Pengakuan itu lahir pasca koordinasi dan pertemuan kepala desa dari 2 kecamatan. Menurut Amirudin, Bappeda melihat semua program bupati memang untuk masyarakat. Karena itu ia memberi “jempol” pada cara bupati memimpin.
“Bupati saat ini benar-benar menjalankan politik pemerintahan yang tidak membeda-bedakan,” ujar Amirudin menirukan keterangan Kepala Bappeda.
Soal pengisian jabatan, bupati dinilai tetap berjalan sesuai mekanisme dan mengutamakan kepentingan rakyat. Bappeda menegaskan akan terus mendukung selama program itu berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan.
Sentilan Terakhir
LAKI-P45 berjanji akan berdiri paling depan mengawal setiap rupiah milik rakyat. “Jika uang rakyat dikelola benar, rakyat sejahtera. Tapi ketika diselewengkan untuk kepentingan pribadi, kami tidak akan tinggal diam,” ulang Amirudin.
Banyak yang membaca ini sebagai surat cinta sekaligus surat teguran untuk DPRD Morowali. Sebab beberapa program prioritas Bupati di APBD 2026 memang masih alot dibahas. Dan sejarah selalu mencatat: ketika politik berlarut, yang tertunda bukan rapat, tapi nasib rakyat.
Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Morowali belum bersuara. Sejumlah pimpinan fraksi pun masih bungkam.
Mungkin mereka sedang menimbang. Karena kali ini yang bicara bukan hanya angka di APBD. Tapi nurani rakyat yang dititipkan lewat suara LAKI-P45.
Redaksi / Whatsapp : 08171835194)
