MOROWALI – Akses vital penghubung 8 desa di Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, resmi mati. Bukan karena bencana alam. Bukan karena perang. Tapi karena sebuah kebijakan bodoh: membongkar total Jembatan Polo senilai Rp14 Miliar tanpa menyiapkan jalur alternatif sedikit pun.
Hari ini, anak-anak terlambat sekolah. Pasien gagal ke Puskesmas. Petani gagal jual hasil kebun. Seluruh roda ekonomi dua kecamatan lumpuh. Dan di lokasi proyek? Sepi. Tak ada papan informasi. Tak ada tanggung jawab. Yang ada hanya debu dan janji kosong.
Ini bukan lagi soal pembangunan. Ini soal pengkhianatan terhadap rakyat.
“PROYEK SILUMAN” DIBIAYAI UANG RAKYAT
Rp14 Miliar. Ulangi: Empat Belas Miliar Rupiah.
Itu bukan uang hibah. Itu bukan uang pribadi Bupati. Itu uang pajak. Uang keringat nelayan, petani, dan pedagang kecil di Morowali yang dipotong tiap bulan.
Tapi kemana perginya akuntabilitas itu? Hingga pertengahan Juli 2026, di lokasi pembangunan Jembatan Polo tidak ditemukan satu pun papan informasi proyek. Zero. Nihil.
Ini pelanggaran terang-terangan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang memaksa setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib transparan. Wajib ada papan proyek berisi: nama kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, dan waktu pengerjaan.
Jika aturan dasar seperti ini saja diinjak-injak, lalu publik harus percaya bagaimana dengan mutu cor beton, mutu besi, dan ketebalan pondasi jembatan itu?
Tak heran jika warga mulai menyebutnya “PROYEK SILUMAN”. Proyek yang ada anggarannya, ada alat beratnya, tapi tidak ada wujud pertanggungjawabannya.
KEGAGALAN BERLAPIS: DARI MEJA KE LAPANGAN
Ada 2 dosa besar yang dilakukan birokrasi Morowali dalam kasus ini:
1. Sistem Pengawasan Internal Dinas PU Mandul
Pembiaran ini tidak mungkin terjadi tanpa restu berantai. Dari pengawas lapangan, PPK, hingga Kepala Dinas. Mereka semua tutup mata selama berminggu-minggu. Seolah papan informasi itu barang mewah yang harus ditawar. Ini bukan lalai. Ini pembiaran yang sistematis.
2. Apatisme dan Arogansi Birokrasi
Pemerintah daerah merencanakan pembongkaran total tanpa pernah turun ke lapangan. Mereka buat perencanaan di ruangan ber-AC, menatap peta, sambil lupa bahwa di bawah jembatan itu ada denyut nadi 8 desa.
Akibatnya? Warga dipaksa memutar puluhan kilometer. Biaya bensin naik. Waktu terbuang. Akses kesehatan dan pendidikan dikorbankan demi “efisiensi proyek”.
Bagaimana mungkin pembongkaran diizinkan sebelum jembatan darurat siap? Logika dasar anak SD pun tahu: jembatan baru harus siap, baru jembatan lama dibongkar. Ini kebalik. Ini ugal-ugalan.
SUARA RAKYAT: KAMI SUDAH RESAH DAN SIAP TURUN
Kemarahan warga sudah di ubun-ubun. Salah satu warga dengan nada geram menyampaikan:
“Dengan adanya proyek pembangunan Jembatan Polo yang anggarannya 14 Miliar yang sudah diratakan dengan tanah oleh pihak kontraktor, sehingga masyarakat hari ini, menjadi sulit untuk menuju baik ke sekolah maupun ke tempat usaha-usaha lainnya.Sehingga dengan tidak adanya jembatan alternatif yang kemudian membuat masyarakat kesulitan harus memutar jauh.
Olehnya karena itu, apabila hal ini tidak segera mungkin dibuat jembatan alternatif untuk akses sementara… Nah olehnya itu warga sudah mulai resah. Dan apabila hal ini tidak cepat dibuat jembatan, maka masyarakat akan menggeruduk Jembatan Polo itu sampai dibuat jembatan sementara.”
Dengar itu? “Menggeruduk”.
Itu bukan ancaman. Itu peringatan terakhir dari rakyat yang sudah muak dipingpongkan.
Akses ini vital. Ini urat nadi perekonomian seluruh Kabupaten Morowali. Mematikannya sama saja dengan mematikan perut rakyat.
TUNTUTAN: HENTIKAN RETORIKA, JALANKAN SANKSI
Cukup sudah kalimat “kami sedang berproses”. Rakyat butuh aksi nyata. Sekarang.
Kami menuntut:
1. Sanksi Tegas dan Copot Jabatan. Evaluasi total PPK dan seluruh jajaran pengawas Dinas PU Morowali yang lalai. Beri sanksi administratif berat. Jangan hanya “teguran lisan”.
2. Audit Investigatif Segera. BPKP dan Inspektorat harus masuk. Usut kenapa pembongkaran bisa jalan tanpa mitigasi. Usut kenapa papan proyek bisa hilang. Ada apa dibalik Rp14 Miliar ini?
3. Bangun Jembatan Alternatif 1×24 Jam. Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru bergerak. Negara hadir bukan untuk menyusahkan.
INI UJIAN GOOD GOVERNANCE
Kasus Jembatan Polo adalah cermin. Cermin buram yang menunjukkan wajah asli tata kelola pemerintahan di Morowali.
Jika Pemerintah Daerah tetap diam, jika DPRD tetap bungkam, maka mereka secara resmi telah menyatakan: Sistem ini tidak pernah dirancang untuk bertanggung jawab kepada rakyat.
Rp14 Miliar bukan angka kecil. Itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu sedang dibuang ke sungai Polo bersama lumpur dan debu proyek.
Rakyat mengawasi. Rakyat mencatat. Dan rakyat sudah tidak sabar lagi.(*)
